TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Tantowi Yahya, tidak mempersoalkan sikap Ketua Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, yang mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Sikap PAN ini sejalan dengan Partai Demokrat.
"Tidak apa-apa," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu ketika dihubungi Tempo pada Sabtu malam, 6 Desember 2014. Menurut Tantowi, sejauh ini para petinggi di Koalisi Prabowo belum melakukan pertemuan untuk membahas Perppu Pilkada Langsung. "Jadi nanti dibahas dalam pertemuan dulu." (Baca:Hatta Emoh Khianati SBY soal Perpu Pilkada)
PAN mendukung pilkada langsung karena ingin mematuhi kontrak politik yang ditandatangani antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai-partai di Koalisi Prabowo. Isi kontrak itu menjelaskan, Demokrat bergabung untuk memenangkan posisi pimpinan DPR jika Koalisi Prabowo menyetujui Perpu Pilkada Langsung.
Sikap PAN justru berbeda dengan Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu justru secara terang-terangan menolak Perppu Pilkada Langsung. (Baca: Perpu Pilkada, 'Tak Ada Koalisi Permalukan SBY' )
Sikap ini menjadi amanat Musyawarah Nasional IX partai pimpinan Aburizal Bakrie di Bali pada pekan lalu.
Tantowi mengatakan, penolakan terhadap Perpu Pilkada Langsung berasal dari aspirasi para kader Golkar yang menjadi peserta Munas Bali.
"Munas merupakan forum tertinggi dan bersifat demokratis, jadi para kader bebas menyampaikan apa saja," kata Tantowi. "DPP tidak bisa menolak atau menerima."
Aspirasi ini, kata Tantowi, akan disampaikan kepada kader-kader Golkar yang berada di parlemen. Jadi sampai saat ini, Golkar belum mengambil sikap resmi menolak Perpu Pilkada Langsung.
"Aspirasi ini juga akan dibawa dengan partai-partai KMP di DPR. Jangan seolah-olah kami sudah menolak perppu," ujar Tantowi.
