Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama Akbar Tanjung (ketiga kanan) dan Idrus Marham (kanan) memberikan keterangan pers terkait Munas ke-7 Partai Golkar di Jakarta, 25 November 2014. ANTARA/Rifki Saputra
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pimpinan Aburizal Barie alias Ical melayangkan surat permohonan bantuan keamanan ke Markas Besar Kepolisian RI. Langkah itu ditempuh untuk mengambil alih Sekretariat DPP Partai Golkar yang dikuasai Presidium Penyelamat Partai Golkar.
"Kami sudah mengirim surat ke polisi untuk menertibkan mereka. Karena ini negara hukum, kita harus percaya kepada aparat," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Jumat malam, 5 Desember 2014.(Ical Ancam Pecat Peserta MunasGolkar Tandingan)
Sekretariat DPP Partai Golkar yang terletak di Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, saat ini dikuasai pendukung Presidium Penyelamat Partai Golkar. Sengketa di tubuh partai berlambang pohon beringin itu dipicu oleh penetapan jadwal Munas IX. (Baca:Survei: Golkar Khianati Rakyat)
Idrus menjelaskan, DPP Golkar sengaja membiarkan penguasaan sekretariat itu beberapa waktu lalu. Sebab, perhatian pengurus masih tersita urusan munas. "Alhamdulillah, saat kami di Bali ada yang menjaga kantor," katanya.(Baca::SBY Serukan Merapat ke PDIP)
Meski demikian, kata Idrus, DPP saat ini perlu mengefektifkan kembali keberadaan kantor itu. "Karena dilihat dari sisi mana pun Munas Bali tidak memiliki cacat. Kami telah memenuhi aturan yuridis dan didukung seluruh peserta," katanya.
