TEMPO.CO,Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelisik dugaan penerimaan hadiah dalam pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia Tbk.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan penyidik menjadwalkan pemanggilan dua saksi kasus dengan tersangka bekas Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin ini. (Baca juga: 7 Elite Demokrat Ini Tersandung Kasus Korupsi)
"Yang diperiksa adalah Bertha Herawati dan Aryu Devina," ujar Priharsa melalui siaran pers, Kamis, 4 Desember 2014. Bertha merupakan notaris yang pada 2012 menjadi Sekretaris Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partai Demokrat. (Baca juga: Nazaruddin Tanya Kiai Sebelum Bongkar Hambalang)
Ini bukan pertama kalinya Bertha diperiksa KPK. Ia kerap menyambangi kantor komisi antirasuah itu sebagai saksi beberapa kasus yang menjerat politikus Demokrat. Salah satunya, ia pernah diperiksa sebagai saksi bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Bahkan, saat bersaksi di persidangan, Bertha mengatakan pernah mendapat pesan dari sahabatnya agar tidak hadir sebagai saksi di sidang Anas. (Baca juga: Kasus Nazar Pengaruhi Persepsi Publik ke Demokrat)
KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka TPPU dalam pembelian saham Garuda Indonesia pada Februari 2012. Penetapan Nazaruddin sebagai tersangka TPPU ini merupakan pengembangan kasus suap Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang. (Baca juga: PPATK Temukan Aliran Dana Nazar ke Para Politikus)
Dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis pidana penjara 4 tahun 10 bulan bagi Nazaruddin. KPK menduga sebagian uang hasil korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games digunakan untuk membeli saham Garuda Indonesia.
Pembelian saham dilakukan lima anak perusahaan Grup Permai. Saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu, Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengungkapkan perusahaannya itu membeli saham Garuda Indonesia senilai Rp 300,8 miliar. Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai dari proyek-proyek pemerintah. Menurut Yulianis, pada 2010, Permai Grup memperoleh keuntungan sekitar Rp 200 miliar dari proyek senilai Rp 600 miliar.
