Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, bersama Ketua DPD Bali, Ketut Sudikerta, dan Steering Committee Nurdin Halid saat akan membuka Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 30 November 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengaku mendapat laporan kecurangan dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Menurut dia, ada indikasi musyawarah diarahkan memenangkan Aburizal Bakrie. (Baca: Kubu Agung 'Main Mata' dengan Peserta Munas Bali)
Kecurangan pertama, kata Agus, tata tertib yang disahkan tanpa persetujuan peserta. "Draf tata tertib belum dibahas tapi langsung disahkan," katanya pada Senin, 1 Desember 2014. Padahal isi tata tertib ini sangat krusial, termasuk bagaimana mekanisme pemilihan. (Baca: Munas Partai Golkar Tak Demokratis, Kader Mundur)
Kecurangan kedua, Agus mengatakan, anggota Dewan Pimpinan Pusat yang hadir dijadikan sebagai peserta peninjau. "Sehingga mereka kehilangan hak suara dan bicara. Sebab, peserta peninjau hanya berhak memantau," ujarnya. (Baca: Golkar Gagal Islah, Bakal Muncul Partai Baru)
Ketiga, menurut Agus, Aburizal juga mengintimidasi Dewan Pimpinan Daerah yang hadir untuk tidak berbicara kepada wartawan, kecuali bentuk dukungan kepada dirinya. Ical, kata Agus, ingin mengesankan musyawarah Bali aman dan tertib. "Indikasinya kuat, Ical takut kalah," katanya. (Baca: Agun Akan Serahkan Rekaman Suara ke Menteri Hukum)
Agus memilih tidak hadir dalam musyawarah di Bali karena dia anggap ilegal. Agus mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Golkar saat musyawarah nasional Januari 2014. Dalam sejumlah kesempatan, jika terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, Agus ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla. (Baca: Cara Sah Lawan 'Kejahatan' Munas Golkar di Bali)
Agus adalah salah satu politikus yang dipecat Aburizal karena mendukung Jokowi-Kalla dalam pemilihan presiden 2014. Saat itu Golkar condong ke Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: Empat Partai Pecahan Golkar yang Masih Eksis)
Perbedaan pandangan politik antara Agus dan Ical juga terjadi saat penetapan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah. Ketika itu, Golkar mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebaliknya, Agus bersama sepuluh politikus Golkar lainnya mendukung pemilihan langsung. (Baca: Tiga Janji Palsu Ical Selama Jadi Ketum Golkar)
