Presiden Jokowi (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tengah) mendengarkan paparan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kanan) saat pertemuan di Istana Bogor, 28 November 2014. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan panglima komando utama (pangkotama) operasional dari seluruh Indonesia.
Para panglima curhat mengenai masalah-masalah mendasar, mulai dari alat utama sistem persenjataan, hingga persoalan pencurian ikan alias illegal fishing. (Baca: Curhat Moeldoko ke Jokowi: Dongkrak Peran BAIS)
"Dibicarakan mengenai kondisi alutsista kita seperti apa. Lalu bagaimana kondisi BBM-nya, kenapa tidak bisa mengejar pencurian ikan dan juga illegal logging. Persoalan dasarnya apa. Semua sudah disampaikan," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat, 28 November 2014.
Persoalan lain yang juga dibahas adalah isu perbatasan yang berkaitan dengan masalah keamanan.
Masalah kesejahteraan prajurit, kata Jokowi, juga menjadi topik pembahasan khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan seperti perumahan dan gaji prajurit.
"Intinya hal-hal dasar di lapangan yang harus kita selesaikan," kata Jokowi.
Kepada para panglima, Jokowi juga menyampaikan mengenai perlunya rencana jangka panjang bagi TNI, tidak hanya dalam lima atau sepuluh tahun tapi hingga 25 dan 50 tahun ke depan.
Jokowi menilai rencana jangka panjang perlu ditentukan untuk menetapkan arah TNI. "Jadi terlihat, kita akan berjalan ke arah mana, visi yang mana."
Pertemuan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan para panglima komando utama operasional dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Dalam pertemuan ini, tiap panglima komando utama akan menyampaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya. Persoalan yang dibahas antara lain mengenai kesejahteraan, alutsista, masalah di perbatasan, dan radikalisme.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
4 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
