Dari kiri: Priyo Budi Santos0, Sjarif Tjitjip Soetardjo, Agung Laksono, Theo L Sambuaga, Idrus Marham, dan Fadel Muhammad, dalam rapat pleno di DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 25 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia akhirnya memberikan pengamanan acara Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. Pengamanan itu diberikan seusai Polri menerima surat pemberitahuan kegiatan Munas oleh pengurus partai beringin.
“Sejumlah pengamanan akan disiapkan oleh Kepala Polda Bali demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 November 2014.
Sayangnya, Ronny tidak menyebutkan rincian pengamanan yang akan diberikan Polda Bali selama Munas Golkar berlangsung. Ronny mengatakan pengamanan itu tidak akan berbeda ketika polisi mengamankan sebuah acara resmi atau aksi unjuk rasa.
Menurut Ronny, polisi tidak menutup kemungkinan adanya pergerakan massa yang setuju atau menolak Munas. Untuk itu, polisi akan mengutamakan upaya pencegahan dan imbauan kepada massa pengunjuk rasa.
Polri juga meminta panitia Munas bekerja sama menjaga keamanan dari internal. Sebab, polisi tidak mempunyai kewenangan mengamankan jalannya acara internal Munas.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali pada 30 November 2014.
Menurut Tedjo, imbauan ini dilakukan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar pasca-bentrokan di kantor DPP Golkar. (Baca: Kisruh Golkar, Adik Prabowo Kunjungi DPR)
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu juga meminta Golkar membatalkan penyelenggaraan Munas Golkar di Bali.
