Dari kiri: Priyo Budi Santos0, Sjarif Tjitjip Soetardjo, Agung Laksono, Theo L Sambuaga, Idrus Marham, dan Fadel Muhammad, dalam rapat pleno di DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 25 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin mengatakan Musyarawarah Nasional Partai Golkar akan tetap terselenggara pada 30 November mendatang. Menurut dia, imbauan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tidak mempengaruhi penyelenggaraan munas tersebut.
"Tidak perlu izin, hanya pemberitahuan. Hanya perlu rekomendasi dari polda setempat," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu di ruang rapat Komisi Hukum, Kamis, 27 November 2014. (Baca: Konflik Golkar: Aburizal di Atas Angin)
Menteri Koordinator Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebelumnya meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan munas tersebut. Alasannya, ada potensi konflik yang amat besar. Jika konflik terjadi dan memicu kericuhan, citra Bali, bahkan Indonesia, bisa rusak di mata internasional.
Politikus Partai Golkar, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, menilai sikap Menteri Tedjo tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap partainya. Seharusnya, kata dia, Tedjo tak memiliki hak bersikap demikian.
Adapun Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar menegaskan, munas ketujuh itu akan tetap diselenggarakan di Bali sesuai dengan jadwal. Hal ini telah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Golkar di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ia pun menyatakan tak khawatir ihwal adanya munas tandingan yang akan dilaksanakan pada Januari 2015.
