Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama Akbar Tanjung (ketiga kanan) dan Idrus Marham (kanan) memberikan keterangan pers terkait Munas ke-7 Partai Golkar di Jakarta, 25 November 2014. ANTARA/Rifki Saputra
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengklaim musyawarah nasional yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie tak bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai. Menurut dia, pengambilan keputusan untuk menggelar munas pada 30 November mendatang, sudah berdasarkan rapat pimpinan nasional yang digelar di Yogyakarta pada 18-19 November 2014. (Baca: Ical Vs Presidium Golkar: Siapa Bakal Menang?)
"Tentu berpegang pada produk konstitusi organisasi," kata Akbar di kediamannya, Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, 27 November 2014. Pelaksanaan munas yang diputuskan melalui rapimnas itu, ujar dia, hanya bisa dikoreksi melalui penyelenggaraan rapimnas berikutnya. (Baca juga: Menkopolhukam Bantah Larang Munas Golkar di Bali)
Awalnya, Akbar merekomendasikan pelaksanaan munas pada Januari 2015 karena masa tugas Aburizal yang berhenti pada Oktober 2014, pasca-pemilu. Namun, saat rapimnas berlangsung, dewan pengurus daerah tingkat provinsi meminta munas digelar pada 30 November 2014 dan disampaikan dalam sidang paripurna. Mendengar hasil rapat komisi dan paripurna, Akbar lalu berpesan pada Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad dan Freddy Latumahina untuk tetap menjaga konstitusionalitas, dalam penyelenggaraan munas pada 30 November mendatang. (Baca juga: Pengamat: JK Tarik Golkar ke Pemerintah)
Pada Selasa malam, 25 November 2014, terjadi kisruh dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta. Penyebab perpecahan di Golkar yakni adanya kubu yang menginginkan pemilihan ketua umum dipercepat menjadi 30 November, dan kubu yang menuntut Musyawarah Nasional Golkar tetap digelar pada 15 Januari 2015 sesuai dengan keputusan musyawarah nasional di Riau pada 2009. (Baca juga: Fadel Tarik Ucapan 'Pemerintah Intervensi Golkar')
Perpecahan memuncak setelah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dikudeta dalam sidang pleno rapat pengurus pusat. Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono kemudian membentuk presidium dan memutuskan musyawarah nasional digelar pada 15 Januari mendatang. Alasan pembekuan kepengurusan itu adalah Aburizal dianggap memaksakan kehendak dengan menggelar forum tertinggi Munas Golkar di Bali pada 30 November 2014.
