KPK Jilid Tiga Pernah 'Dipimpin' Empat Orang  

Reporter

Rabu, 26 November 2014 22:02 WIB

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (ki-ka) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto berbincang dengan wartawan dalam rangka Halalbihalal di gedung KPK, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi jilid tiga ternyata pernah "merasakan" hanya dipimpin empat orang selama berbulan-bulan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan hal itu terjadi saat komisioner yang lain, Adnan Pandu Praja, sakit. "Pak APP waktu itu sakit dan harus absen selama beberapa bulan, tapi KPK tidak goyah," kata Bambang di Hotel Le Meridien Jakarta, Selasa, 26 November 2014.

Untuk itu, Bambang meminta publik tidak khawatir jika KPK terpaksa dipimpin oleh empat orang karena salah satu pemimpin, Busyro Muqoddas, berakhir masa tugasnya pada 10 Desember 2014, setahun lebih dulu ketimbang empat pemimpin lain yang berakhir pada 20 Desember 2015. "Tak perlu khawatir," ujar Bambang.

Bahkan, menurut Bambang, KPK tetap bakal perkasa meski dipimpin dua komisioner. "Kepolisian dan Kejaksaan yang hanya dipimpin satu orang saja bisa membawahi ribuan pegawainya," kata dia. (Baca: KPK Tolak Busyro Muqoddas Diganti Tahun Ini)

Bambang lebih khawatir jika ada orang yang tidak jelas menjadi pemimpin KPK. "Orang yang jelas (lama) saja ritmenya belum tentu masuk, chemistry-nya itu perlu wakt. Itu yang mesti dipikirkan," ujar mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tersebut.

Ketua panitia seleksi yang diketua Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin, mengirim dua nama kandidat pemimpin KPK ke presiden pada Agustus lalu. Dua kandidat tersebut adalah Wakil Ketua KPK saat ini, Busyro Muqoddas, dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata.

KPK mungkin hanya bakal dipimpin empat orang untuk sementara waktu lantaran beberapa anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta adanya seleksi ulang karena proses penjaringan saat itu dilakukan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Komisi Hukum juga setuju bila hanya empat komisioner yang memimpin KPK selama proses seleksi pengganti Busyro berlangsung. (Baca juga: KPK Tuding DPR Tak Dukung Pemberantasan Korupsi)

LINDA TRIANITA

Topik Terhangat
Paloh, Jokowi & Sonangol | Interpelasi Jokowi | Ritual Seks Kemukus | Susi Pudjiastuti | Golkar Pecah

Berita Terpopuler
3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical
Usai Dikudeta, Ical Bertemu Prabowo
Ricuh Partai Golkar, Muladi: Pemecatan Ical Sah
Muladi Keluar dari Munas Golkar Tandingan
Jokowi Kian Jauh Tinggalkan Obama di Polling Time




Berita terkait

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

3 jam lalu

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

1 hari lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

2 hari lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

2 hari lalu

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

2 hari lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

3 hari lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya