TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan dalam mengawasi kasus suap, lembaganya mulai membidik korporasi swasta. Sebab, dari semua kasus suap yang ditangani KPK, keterlibatan swasta mencapai hampir 40 persen.
"Ada atau tidak masalah di situ? Jangan-jangan swasta itu pihak yang diperas?" ujar Bambang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 26 November 2014. (Baca: KPK: Korporasi Bakal Segera Dipidanakan)
Bambang menyebut lembaganya sedang membangun unfair bussinness treatment untuk mengurangi tren keterlibatan korporasi dalam kasus suap. Ini berlaku jika korporasi menjadi korban, alias diperas penyelenggara negara.
PT Tatar Kertabumi, anak usaha PT Agung Podomoro Land, menjadi contoh. KPK menyangka Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, memeras Tatar Rp 5 miliar terkait dengan penerbitan surat izin permohonan pemanfaatan ruang untuk pembangunan mal di Karawang. (Klik ini untuk berita lengkapnya)
Sedangkan PT Bukit Jonggol Asri, anak usaha PT Sentul City, diduga terlibat dalam penyuapan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Bos dua perusahaan tersebut, Cahyadi Kumala alias Swee Teng, sudah menjadi tersangka penyuap Yasin ihwal alih fungsi lahan di Bukit Jonggol, Kabupaten Bogor. (Ini profil Cahyadi Kumala)
Bambang mengakui KPK belum menjerat korporasi penyuap pejabat. "Tapi KPK sekarang sudah konsentrasi ke situ. Kami masih mengkaji undang-undang," ujarnya. (Baca juga: KPK Peringatkan Korporasi Suap Kasus Gubernur Riau)
