Gubenur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo membacakan surat pegunduran diri di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, 2 Oktober 2014. Setelah pengunduran diri Jokowi, secara otomatis Basuki Tjahaja Purnama selaku wakil naik menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Bengkulu - Presiden Joko Widodo mengklarifikasi kabar pelarangan menteri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Jokowi, dirinya tak pernah melarang para menteri untuk bertemu dan memenuhi panggilan DPR. (Baca: Menteri Jokowi Nongol, Pimpinan DPR: Terima Kasih)
"Saya hanya meminta para menteri menunggu hingga perseteruan di Senayan selesai dulu," kata Jokowi saat dijumpai di Bengkulu, Rabu, 26 November 2014. Jokowi menjelaskan arahan itu tertuang dalam surat tertanggal 4 November 2014. "Waktu itu kondisi di DPR sedang ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi." (Baca: Daftar Menteri Jokowi yang Boikot Rapat DPR)
Jokowi membantah jika surat tersebut dianggap sebagai larangan bagi para menteri untuk datang dan memenuhi panggilan DPR. Jokowi menegaskan hanya mengimbau agar menteri menunggu hingga DPR menyelesaikan konflik internal mereka terlebih dahulu. "Bukan dilarang, siapa bilang melarang. Menunggu hingga DPR selesai. Jika dipanggil silakan," ujar Jokowi melanjutkan. (Baca: 3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR)
Ketika membuat surat itu, Jokowi mengaku penjelasan dari pemerintah akan sia-sia karena jika datang pada kubu ini keliru, dan kubu satunya juga keliru. "Jika kami dipanggil ke kubu ini keliru, dan ke kubu satunya juga keliru. Jika hari ini (konflik di DPR) selesai, dipanggil silakan datang," kata Jokowi. (Baca juga: Menteri Tak ke DPR, Fadli Zon: Enggak Mau Anggaran?)
