Jokowi Larang Menteri ke DPR, Fahri: Panggil Seskab

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 26 November 2014 14:29 WIB

Fahri Hamzah. Dok. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan parlemen segera memanggil Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurut dia, Sekretaris Kabinet perlu mengklarifikasi surat edaran yang isinya melarang jajaran menteri kabinet Presiden Joko Widodo menghadiri rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

"DPR berhak memanggil Sekretaris Kabinet untuk memastikan surat edaran itu benar ada atau tidak," kata Fahri dalam rapat dengar pendapat fraksi pada sidang paripurna DPR di Nusantara II, Jakarta, Rabu, 26 November 2014. (Baca: 3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang seluruh jajaran menteri kabinetnya menghadiri
rapat bersama DPR. Larangan Jokowi tersebut kabarnya tertuang di dalam surat edaran yang dikirim Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada para menteri. (Baca: Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR)

Fahri menuturkan pimpinan DPR tak mendapat surat yang menjelaskan larangan menteri menghadiri rapat dengan DPR. "Sampai hari ini, tidak ada surat yang masuk kepada pimpinan mengenai larangan tersebut," kata Fahri. (Baca: Kabinet Jokowi Boikot DPR hingga Komisi Terbentuk)

Menurut dia, seharusnya, DPR mendapatkan surat yang menerangkan menteri dilarang menghadiri rapat bersama DPR. "Kalau memang tidak ada, hal itu tak bisa kami tanggapi," ujarnya. (Baca juga: Peta Kekuatan Interpelasi Jokowi di DPR)

NURIMANJAYABUANA

Topik terhangat:
Golkar Pecah | Interpelasi Jokowi | Banjir Jakarta | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi
Pembunuh Sri, Jean Alter Incar Tante Kesepian?
Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

13 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya