Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kelima kiri) bersama sejumlah petinggi dan pengurus partai Golkar usai memberikan keterangan pers terkait Munas ke-7 Partai Golkar di Jakarta, 25 November 2014. ANTARA/Rifki Saputra
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Sutarman mengatakan konflik internal Partai Gorkar menjadi pertimbangan instansinya dalam pengamanan musyawarah nasional partai Beringin di Bali. Munas ke-IX itu rencananya digelar pada 30 November sampai 3 Desember 2014.
"Kita lihat aspek keamanannya, masih dievaluasi. Soal ricuh jadi masukan bagi kami," katanya setelah memimpin Apel Pemberangkatan FPU VII "Garuda Bhayangkara" ke Sudan di Lapangan Baharkam Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu, 26 November 2014. (Baca: 3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical)
Sutarman mengatakan evaluasi dilakukan agar bibit konflik yang terjadi di internal Golkar tidak berlanjut ke musyawarah nasional. Sutarman khawatir konflik Golkar akan mengganggu keamanan di Bali. "Bali daerah wisata, jadi keamanan tidak boleh terganggu," kata Sutarman.
Kepolisian, kata Sutarman, sudah menerima pemberitahuan ihwal rencana musyawarah nasional. Apabila sudah ada pemberitahuan, menurut Sutarman, izin kegiatan tersebut tidak dipersoalkan. "Munas itu pemberitahuan saja, tidak perlu izin," ucap Sutarman. "Tapi sedang dievaluasi soal aspek keamanannya." (Baca: Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebelumnya meminta Kepolisian tidak menerbitkan izin penyelenggaraan musyawarah nasional versi Aburizal Bakrie di Bali. Alasannya, bisa memicu konflik yang lebih besar.
