Pimpinan KPK dan juga sebagai calon Pimpinan KPK Busyro Muqoddas, di diskusi `Mengenal Sosok Capim KPK dan Gagasan Pemberantasan Korupsi Capim KPK` di Cikini, Menteng, Jakarta, 7 Oktober 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Presiden Joko Widodo konsisten terhadap komitmennya dalam memerangi rasuah. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan konsistensi Jokowi tersebut dipertanyakan karena sependapat dengan wacana tahapan pemeriksaan terhadap kepala daerah. (Baca: Komisi Hukum Kaji Seleksi Pimpinan KPK Sekaligus)
"Sebaiknya Presiden Jokowi konsisten, pemangggilan gubernur langsung saja, tidak perlu lewat asosiasi. Itu tidak ada dalil atau argumen yang logis," ujar Busyro di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa, 25 November 2014. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia yang ingin kepala daerah bila diduga terkena kasus korupsi, harus diperiksa terlebih dahulu oleh aparat pengawas internal pemerintah sebelum ditangani penegak hukum. (Baca: KPK Sorot Pimpinan Baru DPR)
Menurut Busyro, sistem yang dicetuskan oleh ketua asosiasi yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo itu menegaskan cara berpikir yang membuat mata rantai birokrasi menjadi ruwet. Padahal, kata dia, pemerintahan yang efektif itu sistem birokrasinya tidak melingkar-lingkar.
Dari sudut kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, kata dia, usulan tersebut akan memperlambat proses pengusutan suatu kasus. "Potensi menghilangkan bukti-bukti menjadi semakin besar. Jadi tidak reasonable," ujar mantan komisioner Komisi Yudisial itu. (Baca: Tren Koruptor Bergeser ke Ibu-ibu dan PNS Muda)
Busyro menilai pernyataan Syahrul malah terkesan semacam pembualan. Yang terpenting, kata dia, gubernur-gubernur itu menunjukkan secara jujur kepada masyarakat lewat media bahwa seorang kepala daerah itu tidak mengidap persoalan yang terkait dengan gratifikasi maupun laporan harta kekayaan. "Tidak mengidap persoalan yang dikaitkan dengan nepotisme dan politik oligarki, transparan dengan gratifikasi dan laporan harta kekayaan," ujarnya.
Dia menantang para kepala daerah itu transparan ke masyarakat. Caranya, dengan mengumumkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sekaligus pembelanjaannya di papan-papan informasi yang mudah diakses masyarakat. "Bahasa yang disampaikan gubernur kemarin itu lebih banyak menuntut," kata Busyro.
