1.000 calon Polwan di Sekolah Polisi Negara Purwokerto, ikuti pelatihan pengenalan keaslian uang yang diselenggarakan BI Purwokerto, Banyumas, Jateng, 9 Oktober 2014. Selama 2014, jumlah uang palsu mencapai 77.596 lembar, 92 persennya adalah uang pecahan Rp 100 ribu. Tempo/Aris Andrianto
TEMPO.CO , Kupang: Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) Brigadir Jenderal Endang Wijaya mempertanyakan cara tes keperawanan seperti yang diributkan di media. "Cara tes keperawanan bagaimana? Itu tidak mungkin dilakukan," kata Endang kepada wartawan di Kupang, Kamis, 20 November 2014.
Pernyataan Endang terkait penilaian sejumlah pihak bahwa tes keperawanan yang dilakukan Polri bagi calon siswa Polwan sangat merendahkan martabat wanita. (Baca juga: Tes Keperawanan Polwan Bikin Heboh Polri)
Menurut Endang, tes yang dilakukan bagi calon polisi wanita (Polwan) hanya berupa tes kehamilan dan belum menikah. Sedangkan tes keperawanan tidak pernah dilakukan kepolisian dalam merekrut calon Polwan. (Baca juga: Sutarman: Informasi TesKeperawanan Tak Akurat))
Seperti diberitakan sebelumnya, dua anggota polisi wanita asal Nusa Tenggara Timur diketahui hamil saat mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja, Bali. Dua siswi yang terancam dipecat itu diperkirakan hamil tujuh bulan dan tiga bulan. (Baca: Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan Pingsan)
Peneliti dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, mengatakan tes keperawanan yang dilakukan kepolisian saat melakukan rekrutmen polisi wanita sangat merendahkan martabat wanita. "Tes itu sangat melecehkan para calon polisi perempuan," katanya.
