Pencairan Dana Kompensasi BBM Dikeluhkan

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 20 November 2014 22:00 WIB

Seorang ibu menunjukkan surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai di Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Banyuwangi - Dana bantuan dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang dicairkan di kantor PT Pos Indonesia Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, 20 November 2014, dikeluhkan sejumlah penerima karena minimnya sosialisasi.

Pencairan tahap pertama ditujukan bagi 295 keluarga miskin dari total 8.540 keluarga penerima bantuan yang tercatat. Untuk mencairkan dana sebesar Rp 400 ribu itu, tiap keluarga harus membawa undangan dari PT Pos Indonesia, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan kartu tanda penduduk. (PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM)

Namun sejumlah pemegang KPS dari Bantuan Langsung Tunai sebelumnya tetap mendatangi kantor pos. Slamet Hariyadi, misalnya. Dia berkukuh meminta PT Pos mencairkan dana Rp 400 ribu untuknya. Padahal namanya tak tercantum dalam database dan dia tidak menerima undangan sebagai penerima dana PSKS. "Sebelumnya tetap bisa cair kalau bawa kartu dan KTP," pedagang asongan ini mengeluh.

Warga lain pemegang KPS, Yayuk Sutiani, juga mendatangi kantor PT Pos. Dia mendengar dari kawan-kawannya bahwa bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi cair hari ini. Namun setelah petugas mengecek database, ternyata namanya tak tercantum.

Persoalan lainnya adalah hilangnya KPS warga, seperti yang dialami Agus Supriyadi. Menurut Agus, bantuan tetap tak bisa dicairkan meski dia mendapatkan undangan dan namanya tercantum di database.

Agus kecewa karena dia diharuskan mengurus surat kehilangan KPS ke empat instansi, yakni kelurahan, kecamatan, dinas sosial, dan kantor polisi. "Ini berbelit-belit sekali dan menyusahkan," kata pekerja serabutan ini. (Cairkan Bantuan, Warga Miskin Bisa Gunakan KTP)

Kepala kantor PT Pos Indonesia Banyuwangi, Eko Sumariyanto, menjelaskan, data peserta PSKS memang diambil dari data pemegang KPS atau penerima BLT. Namun alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerahnya hanya 8.540 kepala keluarga. Padahal jumlah penerima BLT sendiri 130 ribu lebih.

Pencairan PSKS tersebut, kata dia, dilakukan bertahap hingga 6 Desember mendatang di setiap unit PT Pos Indonesia Banyuwangi di masing-masing kecamatan.

IKA NINGTYAS

Topik terhangat:
Tes Perawan Kepolisian | Ahok Jadi Gubernur | Jokowi dan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kronologi Baku Tembak TNI Vs Polri di Batam
Ahok: Saya Bukan PDIP, tapi Orangnya Bu Mega
3 Modus Baru Mafia Migas Versi Faisal Basri
JE Sahetapy: Piring Kabinet SBY Bau Amis

Berita terkait

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

52 hari lalu

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.

Baca Selengkapnya

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

16 Februari 2024

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

11 Januari 2024

Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.

Baca Selengkapnya

BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

10 Desember 2023

BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.

Baca Selengkapnya

50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati

7 September 2023

50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati

Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.

Baca Selengkapnya

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

17 Januari 2023

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras

30 Desember 2022

Kaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras

Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.

Baca Selengkapnya

Demo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM

6 Desember 2022

Demo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM

Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM

Baca Selengkapnya

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

2 Desember 2022

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

Kenaikan harga BBM ini terjadi pada bahan bakar non-subsidi.

Baca Selengkapnya

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

1 Desember 2022

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.

Baca Selengkapnya