Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, bersama Ketua DPD I Golkar Banten Tatu Chasanah (kanan) dan Pelaksana Tugas Ketua Golkar Sulbar Nurdin Halid (tengah), beri keterangan usai pertemuan dengan pimpinan DPD I Golkar se-Indonesia, di rumah kediaman, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jakarta, 25 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Surakarta - Presidium Koalisi Prabowo Aburizal Bakrie memastikan pihaknya akan menggunakan hak interpelasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Aburizal, pemerintah belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai kebijakan tersebut.
Ical, demikian panggilan akrab Aburizal, mengatakan kebijakan untuk menaikkan harga BBM tidak memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya, penggunaan anggaran yang diperoleh melalui penghematan pemberian subsidi itu jelas membutuhkan persetujuan badan legislatif. (Baca juga: PDIP Curiga Interpelasi BBM untuk Jatuhkan Jokowi)
"Anggaran yang dihasilkan dari pengurangan subsidi itu akan digunakan untuk apa kan belum jelas," kata Aburizal saat deklarasi Koalisi Merah Putih Jawa Tengah di The Sunan Hotel Solo, Kamis, 20 November 2014. (Baca: Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi)
Aburizal memastikan legislator yang berasal dari koalisi Prabowo akan menggunakan hak bertanya untuk memperoleh jawaban yang memuaskan. Koalisi Prabowo juga akan mempertanyakan asal dana yang akan digunakan untuk memberi dana kompensasi kepada masyarakat. "Nomenklatur dan mata anggarannya sudah sesuai ataukah belum,” kata dia. (Baca: Harga BBM Naik, Ini Skenario Nasib Jokowi)
Berdasarkan informasi yang dia peroleh, pemerintah akan menggelontorkan dana kompensasi kepada masyarakat sebesar Rp 5 triliun pada tahun depan. Padahal, menurut Aburizal, penghematan yang diperoleh pemerintah Rp 120 triliun. Aburizal menilai dana kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terlalu kecil.
