PKS: Tes Keperawanan Polwan untuk Jaga Moral  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 20 November 2014 07:29 WIB

Polwan Polrestabes Surabaya melakukan aksi Gangnam Style di depan ratusan buruh di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya (1/5). Aksi ini menjadi hiburan bagi buruh yang sedang berdemo. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzammil Yusuf, mengatakan bahwa tes keperawanan calon polisi tetap diperlukan. Standar moral aparat penegak hukum, kata dia, harus tinggi. Musababnya, moral anggota kepolisian akan berdampak terhadap struktur. (Baca: Kompolnas: Bukan Keperawanannya, Tapi Kinerjanya)

"Hukum akan tegak kalau aparatnya bermoral baik," kata Al Muzammil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 19 November 2014. Selain alasan moralitas, ia menilai tes keperawanan juga sesuai dengan adat Timur di Indonesia. (Baca: Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan Pingsan)

Sebelumnya, Human Rights Watch merilis adanya tes keperawanan yang dilakukan Polri bagi calon polwan. Dalam rilis itu disebutkan, berdasarkan wawancara dengan sejumlah wanita polisi dan calon polwan di enam kota, tes keperawanan ternyata masih dilakukan. (Baca: Ini Cara Mabes Polri Tes Keperjakaan Calon Polisi)

Namun, kata Al Muzammil, calon polisi perempuan boleh mengklarifikasi andaikan dalam seleksi ia tidak lolos tes keperawanan. "Apakah karena kecelakaan atau kekerasan seksual saat kecil," ujarnya. Untuk kasus seperti ini, kata dia, ada pengecualian khusus. (Baca: Tes Keperawanan Polwan Bikin Heboh Polri)

Bahkan, kalau memungkinkan, kata dia, calon polisi berkelamin pria juga wajib dites keperjakaannya. "Bagus, dong. Itu, kan, namanya kesetaraan," ujar Al Muzammil. (Baca: Ini Cara Mabes Polri Tes Keperjakaan Calon Polisi)

Kepala Polri Jenderal Sutarman mempertanyakan beredarnya informasi ihwal pelaksanaan tes keperawanan bagi calon polwan. Dia menyebutkan informasi itu tidak benar. "Yang bilang tes keperawanan itu siapa? tanya Sutarman di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 19 November 2014. (Baca: Sutarman: Informasi Tes Keperawanan Tak Akurat)

Menurut Sutarman, institusi kepolisian tak pernah mengadakan tes khusus keperawanan bagi calon polwan yang mendaftar. Polisi hanya mengadakan tes kesehatan menyeluruh. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronnie Franky Sompie menyatakan tes kesehatan mencakup pemeriksaan kesehatan reproduksi. (Baca: Tes Perawan Calon Polwan, Polisi Pernah Kecolongan)

MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES




Baca Berita Terpopuler
Ruhut: Lawan Jokowi, DPR Gantung Diri
Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan Pingsan
Amien, Mantan Petinggi KPK, Pimpin SKK Migas
Tes Keperawanan Polwan Bikin Heboh Polri
Cerita Dewi yang Dipaksa Jadi 'Bunglon' oleh Negara

Berita terkait

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

7 jam lalu

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

Pengunjuk rasa pro-Palestina mengadakan protes di sekitar acara mode bergengsi Met Gala di Museum Seni Metropolitan, New York.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Buru Warga Nigeria Diduga Otak dari Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

10 jam lalu

Bareskrim Buru Warga Nigeria Diduga Otak dari Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Dirtipidsiber Bareskrim Polri menyebut saat ini penyidik juga masih mengejar diduga pelaku berinisial S warga negara Nigeria.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

13 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

3 hari lalu

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

Polisi Kanada pada Jumat menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

3 hari lalu

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International kecam kekerasan polisi di dua kampus di Makassar saat Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Baca Selengkapnya