Sekretaris Jendral DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah fraksi partai Koalisi Merah Putih terus memberikan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan empat alasan mengapa mereka menolak kebijakan yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Putusan tersebut bukan hanya tak tepat waktu, melainkan jauh dari harapan dari kampanye Jokowi," katanya di Gedung DPR, Rabu, 19 November 2014.
Muzani mengungkapkan, dalam kampanyenya, Jokowi berencana menekan subsidi namun dengan cara meningkatkan sektor energi terbarukan. Sementara Muzani menganggap alasan pengalihan subsidi agar tepat sasaran adalah alasan klise dan selalu digunakan di setiap rezim pemerintahan. (Baca: HMI Blokir Jalan M.H. Thamrin Tolak BBM Naik)
Alasan pertama penolakan Gerindra yaitu soal waktu. Muzani menilai kenaikan harga BBM salah jika dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun, yaitu 30 persen lebih rendah dibanding asumsi APBN 2014. (Baca: Ruhut: Lawan Jokowi, DPR Gantung Diri)
Namun pemerintah menggunakan dasar kenaikan nilai kurs rupiah terhadap dollar. "Kenaikan kurs cuma empat persen, tapi harga BBM naik 30 persen. Itu jauh sekali," kata dia. Saat ini, beberapa negara justru sedang menikmati penurunan harga BBM. (Baca: Harga BBM Naik, Ini Skenario Nasib Jokowi)
Alasan kedua, jika kebijakan ini tak segera dicabut, Muzani memprediksi akan terjadi lonjakan harga barang dan jasa. Selain itu, akan terjadi peningkatan angka kemiskinan. (Baca: Harga BBM Naik, #SalamGigitJari Jadi Trending Topic)
Selanjutnya, Gerindra menilai Jokowi belum menjelaskan perencanaan yang matang terkait dampak kenaikan ini. Soal kartu sakti, Muzani menilai hal tersebut bertentangan dengan sikap Jokowi saat menjadi Wali Kota Surakarta. "Itu program lama dan dulu dia menolak bantuan langsung seperti itu saat jadi Wali Kota," ujar Muzani. (Baca: Alasan Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan karena BBM Naik)
Selain itu, Gerindra menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN Perubahan. Pada Pasal 14 ayat 13 disebutkan bahwa program pengelolaan subsidi dapat disesuaikan dengan anggaran berjalan. "Domain pemerintah untuk bijak mengatur pengelolaan subsidi tapi tak memberatkan," kata dia. (Baca: Dua Jurus Jokowi Redam Gejolak Akibat Harga BBM Naik)
Gerindra berencana menggunakan hak interpelasi kepada presiden soal kebijakan ini. "Kami tunggu siapa tahu presiden serius mencabut itu. Kalau tidak, kami pakai hak konstitusi kami," ujarnya. (Baca juga: Harga BBM Naik, Mobil Apa yang Bakal Laris?)
