TEMPO.CO, Cirebon - Hingga kini warga Kota Cirebon, Jawa Barat, belum mendapatkan dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak. Penyebabnya, data yang diterima PT Pos Cirebon belum lengkap.
"Saya tadi ke kantor pos membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kartu keluarga, foto, dan persyaratan lainnya, tapi petugas bilang dana kompensasi belum bisa dicairkan," kata Dedy, warga Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Rabu, 19 November 2014. (Baca: Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM.)
Semula Dedy berharap begitu datang ke kantor pos bisa langsung mendapatkan dana kompensasi BBM. Sebab, saat ini harga kebutuhan pokok sudah naik setelah naiknya harga BBM. "Tapi saya harus gigit jari karena belum ada pencairan," katanya.
Saat dimintai konfirmasi, Manajer Kantor Pos Cirebon Asep Saefudin Zuhri menyatakan pembagian dana kompensasi BBM belum dapat dilakukan karena datanya belum lengkap. Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen. Data dari kantor pos pusat menggunakan data Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon 2013, yaitu sebanyak 193 ribu. (Baca: Kantor Pos Malang Salurkan Kompensasi BBM Rp 67 M.)
Lantaran datanya masih belum lengkap, kata Asep, maka pembagian dana kompensasi BBM pun ditunda. Jika pembagian dana dilakukan hanya berdasar data yang ada saat ini, warga lain yang belum menerima bantuan akan bertanya-tanya. "Ini bisa berpotensi tidak baik," ujar Asep, "Penerima dana juga masih mungkin berubah sekalipun perubahannya tidak terlalu signifikan."
Menurut Asep, jika semua data penerima KPS sudah diterima, PT Pos segera membagikan dana kompensasi BBM kepada warga. Setiap penerima berhak mendapatkan uang kompensasi Rp 200 ribu per bulan. Ditargetkan, pembagian sudah dilakukan sebelum akhir tahun ini. "Warga yang hendak mencairkan dana kompensasi harus membawa KPS lama dan KTP atau identitas lainnya," kata Asep.
IVANSYAH
Terpopuler:
BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi
Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna
Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonom UGM: Bohong
Amien, Mantan Petinggi KPK, Pimpin SKK Migas
