TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan DPR bakal rugi kalau mengajukan interpelasi atau hak angket terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Musababnya, ujar Ruhut, kini rakyat senang dengan Jokowi. (Baca: Harga BBM Naik, Ini Skenario Nasib Jokowi)
"Kalau DPR berseberangan dengan Jokowi, itu namanya gantung diri," tutur Ruhut kepada Tempo, Rabu, 19 November 2014. "Apa enggak malu DPR?"
Ruhut menepis anggapan bahwa DPR akan menolak alasan Jokowi mengurangi subsidi energi melalui skema kenaikan harga BBM tersebut. "Kalau yang Jokowi lakukan untuk kesejahteraan rakyat, DPR mau ngomong apa?" kata Ruhut balik bertanya. Lagi pula, kata Ruhut, DPR adalah representasi rakyat. "Tapi kini rakyat di belakang Presiden." (Baca: BBM Naik, #SalamGigitJari Jadi Trending Topic)
Ruhut memahami kenapa Jokowi tak berkonsultasi dengan DPR sebelum memutuskan menaikkan harga BBM subsidi. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil karena DPR terbelah menjadi dua koalisi besar. "Siapa yang suruh DPR ribut. Makanya, jangan rakus jabatan dan kekuasaan," kata Ruhut. (Baca: Alasan Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan karena BBM Naik)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter untuk jenis Premium dan solar. Kenaikan harga ini diklaim sebagai usaha pemerintah meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja, dari sektor konsumtif ke produktif. (Baca juga: Dua Jurus Jokowi Redam Gejolak Akibat Harga BBM Naik)
