Pencetakan 'Kartu Sakti' Jokowi Mandek  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 19 November 2014 06:44 WIB

Sejumlah siswa SMP yang terlantar diangkut mobil Dinas Perhubungan karena para angkutan melakukan pemogokan dikarenakan kenaikan harga BBM di Indramayu, Jawa Barat, 18 November 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pencetakan tiga kartu jaminan sosial, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, mandek lantaran proses lelang pengadaannya belum selesai. "Tendernya memang belum dikerjakan, sedang proses lelang," kata Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Chazali Situmorang di kantornya, Selasa, 18 November 2014. (Baca: Nurul Arifin: Harga Dunia Turun, Kok BBM Kita Naik)

Untuk sementara, ujar Chazali, belum ada penambahan kartu baru sejak pencetakan lewat penunjukan langsung yang lalu. "Kartu sakti" baru bisa dicetak kembali pada Desmeber mendatang setelah ada pemenang lelang. Perusahaan pemenang lelang nantinya akan mencetak KIS untuk 86,4 juta orang, KIP untuk 1,9 juta anak, dan KKS untuk 15,5 juta keluarga. Penyebaran kartu dilakukan di 19 lokasi di sepuluh provinsi. (Baca: Jokowi Naikkan Harga BBM, Puan Menutup Diri?)

Chazali menuturkan kartu sakti Jokowi bukan merupakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diumumkan Presiden Jokowi pada Senin malam, 17 November 2014. "Kartu sakti tersebut belum dikaitkan dengan hal rencana kenaikan harga BBM. Anggaran itu sudah dialokasikan dalam APBN 2014. Namanya anggaran perlindungan sosial," kata Chazali. (Baca: Kenaikan Harga BBM, Begini Hitungan Faisal Basri)

Menurut Chazali, uang hasil penghematan subsidi BBM tahun ini baru digunakan pada Januari 2015. Kementerian Keuangan menyebutkan nilai penghematan subsidi BBM 2014 mencapai Rp 120 triliun. Ia belum bisa memastikan berapa persen anggaran hasil penghematan subsidi yang dijadikan sumber anggaran kartu sakti. (Baca: Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi)

Anggaran dari penghematan subsidi BBM juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di pelosok Indonesia. "Sebagian hasil penghematan subsidi BBM itu untuk kartu sakti. Selebihnya kan Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah bilang untuk bangun infrastruktur. Nah, persentasenya itu saya belum tahu," ujarnya.

PAMELA SARNIA




Baca Berita Terpopuler
Beda Jokowi dan SBY dalam Umumkan Kenaikan BBM
Di Negara Ini Harga BBM Turun Tapi Tetap Mahal
BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi
Harga BBM Naik, JK Hubungi Ical dan SBY
Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna




Berita terkait

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

4 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

6 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

15 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

16 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

16 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya