Harga BBM Naik, Ulil Tanyakan Sikap Menteri Andrinof  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 18 November 2014 13:32 WIB

Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh Islam liberal, Ulil Abshar Abdalla, mengaku jengkel dengan pendukung Joko Widodo yang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Padahal ada "hukum fiskal" yang berbunyi, "Siapa pun yang memerintah, akan dipaksa menaikkan harga BBM."

"Termasuk yang gigih menentang kenaikan harga BBM dulu adalah Ketua Bappenas Andrinof Chaniago," kata Ulil saat dihubungi, Selasa, 18 November 2014.

Menurut Ulil, pada 2005, Andrinof sangat menentang kenaikan harga BBM. Namun, saat berada di pemerintahan, Andrinof justru turut dalam kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM.

Melalui akun Twitter-nya, Andrinof menjawab melalui akun @andrinof_a_ch bahwa saat itu yang dia tentang adalah perhitungan sepihak yang diiklankan, "Serta kenaikan harga BBM yang terlalu besar." (Baca: Ekonom UGM: Alasan Kenaikan Harga BBM Mengada-ada)

Andrinof juga mengatakan, ihwal kebijakan BBM, jangan sampai mengambil pilihan ekstrem dengan motif politik.

Pernyataan Andrinof pada 27 Februari 2005 di Taman Ismail Marzuki bahwa harga BBM dianggap tidak rasional tidaklah salah.

Sebab, Andrinof menolak argumen, dengan menaikkan harga BBM sebesar 30 persen lalu meningkatkan subsidi kepada kelompok miskin, jumlah mereka turun dari 16,25 persen menjadi 13,87 persen.

"Ini sama dengan menyederhanakan persoalan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia," ujar Andrinof. (Baca: Harga BBM Naik, Tarif Angkutan Yogya Naik Hari Ini)

Andrinof saat itu mengimbau pemerintah membuat kebijakan publik yang bertolak dari perhitungan harga BBM yang disusun secara komprehensif. Yakni, tutur Andrinof, kebijakan yang memperhitungkan detail sebab-sebab selisih antara harga BBM di Indonesia dan di luar negeri.

Pemerintah, kata Andrinof, juga harus memperhitungkan berapa ukuran kenaikan BBM yang tidak akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat dengan pemetaan golongan masyarakat secara tepat.

"Dan memperhitungkan biaya yang akan timbul atas gejolak sosial yang muncul," tuturnya. (Baca: Harga BBM Naik, Tarif Baru Blue Bird Tunggu Organda)

Sebelumnya, surat kabar harian Kompas pada 26 Februari 2005 memuat iklan Freedom Institue mendukung Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM.

Turut tokoh-tokoh yang menyatakan dukungan saat itu adalah Ulil, Raden Pardede, Rahman Tolleng, Franz Magnis-Suseno, Goenawan Mohamad, dan lain-lain.

MUHAMMAD MUHYIDDIN




Berita penting lain
TNI AU: Keterlambatan di Halim Risiko Biasa
Kasus Kedua Pasien Ebola Sekarat di Amerika
Kasus Hutan Riau, KPK Panggil Romahurmuziy
8 Ribu Keluarga Miskin Banyuwangi Dapat Kompensasi
Ahok Protes Gelas Starbucks Dibuang ke Kali

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

UIN Jakarta Undang 64 Peneliti Dalam & Luar Negeri Bicara Agama, Sains & Teknologi

6 November 2023

UIN Jakarta Undang 64 Peneliti Dalam & Luar Negeri Bicara Agama, Sains & Teknologi

Forum ICONIST 2023 kumpulkan penelitia dalam dan luar negeri bahas relevansi agama menghadapi kecanggihan teknologi dan perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md dan Ulil Abshar Bahas Rekontekstualisasi Kitab Kuning dalam Pertemuan Ulama NU di Lamongan

12 Juli 2023

Mahfud Md dan Ulil Abshar Bahas Rekontekstualisasi Kitab Kuning dalam Pertemuan Ulama NU di Lamongan

Menurut Ulil Abshar pesantren harus mengembangkan cara pandang baru dalam berpegang pada literasi yang selama ini digunakan, yaitu kitab kuning.

Baca Selengkapnya

Ulama NU Se-Indonesia Kumpul di Lamongan Merespon Masalah-masalah Kebangsaan

10 Juli 2023

Ulama NU Se-Indonesia Kumpul di Lamongan Merespon Masalah-masalah Kebangsaan

500 ulama NU se-Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur untuk membicarakan berbagai problem kebangsaan.

Baca Selengkapnya

Forum R20 Bali Bahas Persekusi oleh Pemeluk Agama Mayoritas

6 November 2022

Forum R20 Bali Bahas Persekusi oleh Pemeluk Agama Mayoritas

Forum R20 Bali menyepakati bahwa istilah minoritas juga mesti dipandang dalam perspektif penderitaan atas diskriminasi dan persekusi.

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Ulil Abshar: Pemerintah Tanggung Jawab Pulangkan Pendukung ISIS

12 Februari 2020

Ulil Abshar: Pemerintah Tanggung Jawab Pulangkan Pendukung ISIS

Soal pendukung ISIS membakar paspor dan menolak jadi WNI, kata Ulil, apapun yang terjadi, pemerintah tidak boleh membiarkan WNI menjadi stateless.

Baca Selengkapnya

PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Ulil: NU Tak Boleh Konservatif

29 November 2019

PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Ulil: NU Tak Boleh Konservatif

Ulil Abshar Abdalla sedih dengan usulan PBNU soal pemilihan presiden kembali dilakukan MPR. Ia menilai ini kemunduran demokrasi.

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas Beri Empat Wasiat untuk Penggantinya

19 Oktober 2019

Kepala Bappenas Beri Empat Wasiat untuk Penggantinya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro punya empat pesan kepada siapa pun yang bakal menduduki posisinya

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas: Dibayangkan 5 Tahun Lama, Ternyata Cepat

19 Oktober 2019

Kepala Bappenas: Dibayangkan 5 Tahun Lama, Ternyata Cepat

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengenang kembali lima tahun karirnya menjadi menteri

Baca Selengkapnya