Bohong, Biaya SD-SMP Gratis

Reporter

Editor

Kamis, 9 Juni 2005 04:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)R dan pemerintah sepakat membebaskan biaya Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama mulai semester pertama tahun ajaran 2005/2006. "Duitnya akan diberikan langsung ke sekolah-sekolah berupa dana hibah,"kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Subianto kemarin.Pembebasan biaya sekolah ini merupakan program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak Maret lalu. Semula, pemerintah menganggarkan biaya sebesar Rp 4,13 triliun untuk bea siswa.Dalam rapat dengan Panitia Anggaran pemberian bea siswa diubah menjadi subsidi bagi operasional sekolah. Jumlah dananya pun ditambah menjadi Rp Rp 6,27 triliun. Penambahan merupakan pengalihan dari program beras miskin yang dihapuskan.Menurut Wakil Ketua Panitia DPR Hafiz Zawawi pengalihan bea siswa menjadi biaya operasional karena banyaknya anak miskin yang tak terjaring bea siswa dalam satu sekolah. Dengan program ini seluruh iuran siswa dibebaskan dan disediakan bantuan transportasi.Dengan pembebasan itu siswa SD-SMP tidak lagi dipungut biaya untuk formulir pendapatan, buku pelajaran pokok dan buku penunjang perpusatakaan, biaya pemeliharaan, ujian sekolah, ulangan umum bersama dan ulangan umum harian. "Tapi pemerintah daerah tidak boleh mengurangi anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan,"kata Hafiz.Untuk SD dan pesantren salafiyah subsidinya sebesar Rp 235 ribu per tahun per siswa, untuk SMP/MTs dan pesantren salafiyah setara SMP subsidinya sebesar Rp 324 ribu per tahun per siswa. Pembagian dana operasional ini, akan dibahas lebih lanjut setelah ada perincian sekolah mana saja yang akan mendapat subsidi dengan kategori miskin itu. Seorang ibu di Cinere, Depok tak yakin pemerintah membebaskan biaya masuk SD. "Bohong, prakteknya kita harus bayar, dan tak sedikit,"katanya. Dia bercerita untuk memasukkan anaknya yang berusia 6,5 tahun di SD Negeri Cinere, semester mendatang harus merogoh kocek Rp 425 ribu. "Itu di luar baju seraga dan buku,"katanya. Anaknya yang pertama di SD yang sama kelas III, tiap bulan juga harus bayar Rp 110 ribu.Semakin muda umur anak yang mau masuk sekolah, semakin mahal yang diminta kepala sekolah. "Saya dimintai uang masuk Rp 600 ribu,"kata Ibu Ety, yang memasukkkan anaknya juga di daerah Depok. Bahkan untuk mendapatkan formulir tanda masuk, ia harus merelakan Rp 50 ribu. "kalau yang Rp 50 ribu, mah itu sudah biasa, yang kami gak sanggup uang masuk dan bulanannya. Saya gak yakin bisa bener-bener gratis,"katanya penuh semangat.Bagja Hidayat

Berita terkait

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

18 jam lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

19 jam lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

1 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

1 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

1 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

6 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

6 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

6 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

12 hari lalu

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.

Baca Selengkapnya