TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Triyono Budi Sasongko mengatakan kendala lambatnya pembangunan di daerah adalah soal lambatnya penerbitan izin. Selain itu, letak daerah perbatasan yang biasanya dekat dengan hutan juga menjadi kendala. (Baca: Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah)

"Izin perhutanan itu kan tidak sebentar, jadi kalau mau bangun apa pun harus nunggu izin. Biasanya proses perizinan itu lama," ujar Triyono di kantornya kepada Tempo, Jumat, 14 November 2014. (Baca: JK: Klaim Malaysia di Nunukan Ancam Kedaulatan RI)

Selain itu, letak daerah perbatasan yang jauh dari ibu kota membuat para kontraktor enggan untuk membangun di sana. "Kurang ada daya tarik untuk masuk ke sana," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar perizinan hutan di sekitar daerah perbatasan dilonggarkan supaya pembangunan di sana berjalan lebih cepat. "Kemudian beberapa isu daerah yang harus dikoordinasikan apakah isu pertanian, perkebunan, atau perikanan," katanya. (Baca: Begini Modus Jual Tanah di Perbatasan Malaysia)

Tjahjo menambahkan, satu masalah di daerah perbatasan adalah kurangnya alokasi dana dalam DAK. Sebabnya, selama ini penghitungan DAK berdasarkan luas wilayah dataran. "Jadi Bogor itu lebih besar DAK-nya dibanding, misalnya NTT, karena wilayah perairan tidak dihitung," kata Tjahjo, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Baca: Indonesia-Malaysia Sepakat Buka Pos Lintas Batas)

Ia mengatakan masalah perbatasan akan selesai dalam setahun. Caranya, adalah dengan cara jemput bola dan tidak menunggu laporan dari daerah. Untuk itu, ia meminta BNPP untuk membuat tim yang berisi kementerian dan lembaga terkait untuk mendata apa saja masalah di sana, termasuk juga mendata infrastruktur apa yang paling dibutuhkan. (Baca: 400-an Warga RI di Nunukan Punya KTP Malaysia)

Sebelumnya, dua legislator asal Nunukan mengatakan tiga desa, Simantipal, Sinapad, dan Sinokod dari 10 desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diduga telah diklaim Malaysia sebagai miliknya. Informasi itu didapatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nunukan setempat dari masyarakat saat berkunjung ke sana.

TIKA PRIMANDARI

Baca juga:
Tuntut Kesejahteraan, Buruh Semen Indonesia Demo
Di Mimbar Masjid, Pria Ini Pimpin Doa Tolak Ahok
Jokowi di KTT G20, Ini Agendanya
Tertangkap Nyabu, Ini Pembelaan Guru Besar Unhas