Pembubaran FPI, Polri Siap Bersaksi di Pengadilan  

Reporter

Editor

Sundari

Rabu, 12 November 2014 17:54 WIB

Bocah pengguna jasa bus Transjakarta menunggu di depan pintu masuk Transjakarta koridor 1 yang melayani rute Blok M-Kota di terminal Blok M, Jakarta, 10 November 2014. Transjakarta Koridor 1 terpaksa hentikan pelayanan sementara karena demonstrasi FPI yang menuntut pelengseran Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, menyatakan Kepolisian siap memberikan kesaksian terkait dengan Front Pembela Islam jika diminta. Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman menyatakan FPI tak layak dipertahankan jika terus bertindak anarkistis. (Baca: Polisi Sesalkan Pemerintah Tak Bubarkan FPI)

"Kami pasti akan memberikan kesaksian dan data jika diminta. Itu merupakan kewajiban polisi," ujar Ronny di Mabes Polri, Rabu, 12 November 2014. (Baca: Ahok Bimbang Laporkan Ketua FPI ke Polisi)

Saat ini, kata Ronny, Mabes Polri sedang mengumpulkan data dari kepolisian daerah terkait dengan sepak terjang FPI. Nantinya, ujar dia, data tersebut dihimpun di Badan Intelijen dan Keamanan Polri. (Baca: Atasi Demo FPI, Polisi Siapkan 500 Personel)

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Selasa, 11 November 2014, mengirim surat rekomendasi pembubaran FPI ke Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Surat Ahok tersebut berisi empat poin alasan pembubaran FPI. Yaitu kerapnya ormas itu melakukan demonstrasi yang anarkistis, menebarkan kebencian, menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga telah melanggar konstitusi.

ROBBY IRFANY




Baca Berita Terpopuler
Ahok Bimbang Laporkan Ketua FPI ke Polisi
Tiga Tokoh Ini Disoraki Penonton
Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh
Rizieq: Dia Ajak Berunding, Kami Mau Ahok Turun
Jadi Buron Polisi, Susi Dimintai Duit Rp 100 Juta

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

5 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

21 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya