Sekjen FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bumakmumin (tengah) dikawal petugas usai jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, 9 Oktober 2014. Novel resmi ditahan Kepolisian atas ricuhnya ratusan massa FPI yang bentrok dengan polisi, saat unjuk rasa di gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ridwan Fuad
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat terorisme, Mardigu Wowiek, berpendapat bahwa pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam bukan solusi memerangi aksi radikalisme mereka. Menurut dia, anggota FPI bisa saja membentuk organisasi masyarakat baru meski sudah dibubarkan. "Solusinya dengan membina orang-orang di FPI," kata Mardigu saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 November 2014.
Margidu mengatakan butuh lembaga yang biasa membina orang berpandangan Islam keras untuk pembinaan. Dia menganggap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme cocok untuk membina anggota FPI. Musababnya, FPI memiliki ideologi yang hampir mirip dengan kelompok radikal pelaku teror. (Baca: Bubarakan FPI Itu Mudah)
Sebagai contoh, dia melanjutkan, orang-orang FPI membenci agama lain. Bahkan secara tak langsung menebarkan kekhawatiran dan keresahan di masyarakat. "Bedanya (antara FPI dan pelaku teror), FPI tidak bergerak mengacak-acak NKRI," kata dia.
Mardigu juga berharap pemerintah lebih tegas dengan merevisi undang-undang tentang penghinaan terhadap agama lain dan SARA. "Minimal jangan lagi dijadikan delik aduan. Jadi kalau mereka melanggar langsung proses hukum, agar jera," kata dia.
Kontroversi soal FPI kembali muncul setelah mereka melakukan aksi penolakan terhadap Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama beberapa pekan terakhir. FPI mempermasalahkan Ahok yang merupakan keturunan Tionghoa dan beragama Kristen. Dalam aksinya beberapa waktu lalu, demonstrasi FPI berakhir rusuh.
Akibat kejadian itu Ahok mengeluarkan surat rekomendasi pembubaran FPI Senin lalu. Surat yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM itu berisi empat poin alasan pembubaran FPI, di antaranya adalah FPI sering melakukan tindakan demonstrasi yang anarkis, menebarkan kebencian, dan menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas, hingga telah melanggar konstitusi.
