Menteri Yuddy Minta PNS Tinggalkan Mental Priyayi  

Reporter

Rabu, 12 November 2014 10:53 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, RB Yuddy Chrisnandi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) melakukan reformasi di sektor pelayanan publik. "Era birokrasi priyayi sudah berakhir, dan berganti dengan era birokrasi melayani," ujar Yuddy melalui siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 12 November 2014.

Menurut Yuddy, perubahan sikap ini merupakan bagian dari revolusi mental yang tengah digalakkan Presiden Joko Widodo. Melalui revolusi mental itu pula, Yuddy meminta seluruh anggota Korpri mengabdikan diri kepada negara, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. (Baca: Jabatan Dirjen Pajak Bakal Dilelang)

Yuddy juga mengimbau, seluruh pegawai negeri untuk tetap menjaga asas netralitas dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kedua ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. "Azas ini juga akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang ASN yang kini tengah digodok," ujar Yuddy.

Yuddy yakin perbaikan kinerja pegawai negeri di seluruh level akan sangat menentukan performa pembangunan nasional dan wajah politik Indonesia. Pendayagunaan pegawai negeri secara profesional akan menjadi akselerator untuk mempercepat tujuan pembangunan nasional. (Baca: Larangan PNS Rapat di Hotel Ancam Industri Hotel)

Ketua Umum Korpri Diah Anggraini membenarkan pernyataan Yuddy. Dia juga meminta seluruh pegawai negeri mendedikasikan loyalitas kepada pemerintah. PNS, kata Diah, harus bisa lepas dari kepentingan partai politik atau golongan masyarakat tertentu. "Kalau PNS masuk ke ranah partai, langsung pecat, karena nilai integritasnya sudah hilang," ujar Diah.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler

Sutiyoso: Asal Penuhi Syarat, Silakan Bubarkan FPI
Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh
Strategi Besar Kubu Jokowi di Balik Islah DPR
Surat Pembubaran FPI Sudah di Kementerian Hukum

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

3 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

7 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

8 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

9 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

16 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

17 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

25 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya