Strategi Besar Kubu Jokowi di Balik Islah DPR

Reporter

Selasa, 11 November 2014 13:18 WIB

Pimpinan Sidang sementara yang diketuai Ida Fauziyah (tengah) dari fraksi PKB dan empat orang wakilnya Effendi simbolon (PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Syaifulloh Tamliha (PPP), dan Supriyadi (NasDem) menyanyikan lagu kebangsaan sebelum memulai Sidang Paripurna tandingan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 31 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha mengatakan islah antara dua kubu pendukung Presiden Joko Widodo dengan koalisi pendukung eks calon presiden Prabowo Subianto merupakan keberhasilan musyawarah mufakat yang ingin dicapai oleh partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi.

"Dengan adanya kemajuan negosiasi yang dilakukan Pramono Anung (politikus PDI Perjuangan) kami memiliki kesempatan untuk mencegah impeachment (pemakzulan)," kata Tamliha kepada Tempo di ruang Fraksi PPP, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 November 2014. (Baca: Dukungan Fahri ke Poros Maritim Bukan Basa-basi)

Menurut Tamliha, dari hasil kesepakatan tersebut sudah cukup bagi koalisi Jokowi untuk bisa menempatkan para anggota koalisinya di setiap pimpinan alat kelengkapan Dewan. "Nantinya, koalisi Jokowi akan berada di dalam setiap komisi," ujar Tamliha. (Baca: Fahri: Komisi Maritim Tak Butuh Dana Baru)

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan telah ada kesepakatan antar fraksi Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo. Ada tiga poin utama kesepakatan, yakni mengenai tata cara penyelesaian, serta materi substansi yang akan diselesaikan dan masalah alat kelegkapan DPR. Kemudian, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau MD3 dan tata tertib DPR.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Terpopuler
Bahasa Inggris Jokowi Dipuji
Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia
Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana
FPI Siapkan Pengganti Ahok, Namanya Fahrurrozi
Jokowi Pamer Pengalaman 30 Tahun ke Obama

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

8 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya