Pimpinan Sidang sementara yang diketuai Ida Fauziyah (tengah) dari fraksi PKB dan empat orang wakilnya Effendi simbolon (PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Syaifulloh Tamliha (PPP), dan Supriyadi (NasDem) menyanyikan lagu kebangsaan sebelum memulai Sidang Paripurna tandingan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 31 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha mengatakan islah antara dua kubu pendukung Presiden Joko Widodo dengan koalisi pendukung eks calon presiden Prabowo Subianto merupakan keberhasilan musyawarah mufakat yang ingin dicapai oleh partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi.
"Dengan adanya kemajuan negosiasi yang dilakukan Pramono Anung (politikus PDI Perjuangan) kami memiliki kesempatan untuk mencegah impeachment (pemakzulan)," kata Tamliha kepada Tempo di ruang Fraksi PPP, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 November 2014. (Baca: Dukungan Fahri ke Poros Maritim Bukan Basa-basi)
Menurut Tamliha, dari hasil kesepakatan tersebut sudah cukup bagi koalisi Jokowi untuk bisa menempatkan para anggota koalisinya di setiap pimpinan alat kelengkapan Dewan. "Nantinya, koalisi Jokowi akan berada di dalam setiap komisi," ujar Tamliha. (Baca: Fahri: Komisi Maritim Tak Butuh Dana Baru)
Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan telah ada kesepakatan antar fraksi Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo. Ada tiga poin utama kesepakatan, yakni mengenai tata cara penyelesaian, serta materi substansi yang akan diselesaikan dan masalah alat kelegkapan DPR. Kemudian, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau MD3 dan tata tertib DPR.