TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan rencana pembentukan komisi maritim di DPR adalah murni merupakan sarannya pribadi. "Karena saya menanggapi serius visi Jokowi," kata Fahri saat dihubungi Tempo, Selasa, 11 November 2014.
Fahri mengatakan visi Presiden Joko Widodo mengenai konsep poros maritim sebagai kekuatan Indonesia ke depan harus didukung. Alasannya karena konsep ini akan menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara kuat dan tangguh bidang maritim bila startegi kekuatan ini dilakukan.
Selain itu, menurut Fahri, maritim merupakan konsep kedaulatan dan bernegara Indonesia. "Apalagi Jokowi juga telah memaparkan sebagian saat pidato di APEC," ujar dia. Rencananya dalam KTT Asean di Myanmar pekan ini, Jokowi akan menyampaikan konsep poros maritim ini.
Fahri mengatakan visi Jokowi menjadikan Indonesia kuat dari segi maritim sangat dimengerti oleh dirinya. "Karena saya lahir dan besar di pulau," kata dia. Alasan lainnya karena konsep maritim sebagai konsep yang mewakili Indonesia sebagai negara kepulauan. (Baca: PAN Akui Bagi-bagi Kursi Pimpinan DPR)
Apabila pembentukan komisi maritim ini jadi, Fahri mengatakan tidak akan memakan waktu lama dalam pembentukkannya. "Begitu disetujui di rapat paripurna langsung jalan," kata dia. Selain itu bila komisi maritim terbentuk, tidak membutuhkan biaya karena penambahan jumlah komisi dan pimpinan komisi tidak perlu mendanai apapun. "Jadi tidak boros juga," ujar Fahri.
Fahri mengatakan tak perlu landasan hukum membentuk komisi ini. Pembentukan komisi baru, kata dia, hanya memerlukan persetujuan anggota Dewan dalam sidang paripurna. (Baca: Begini Solusi Islah Koalisi Prabowo dan Jokowi)
