Politisi PPP, Djan Faridz (kanan) bersama Suryadharma Ali dalam Muktamar VIII PPP di Jakarta, 1 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan versi Djan Faridz berencana melakukan interpelasi terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Laoly dinilai melangkahi aturan perundangan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP Partai versi Romahurmuziy.
"Kalau SK tidak dicabut, maka akan dilakukan interpelasi terhadap Laoly," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Yogyakarta Syukri Fadoli pada Ahad, 9 November 2014, di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. (Baca: Dipecat PPP Kubu Romi, Lulung Masih Pimpin Rapat)
Sekretaris Jenderal PPP Achmad Dimyati Natakusuma menyampaikan bahwa Laoly melangkahi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tentang Partai Politik dengan mengeluarkan SK itu. Sebelum interpelasi, DPP PPP versi Djan Faridz akan mengajukan revisi ke Kemenkumham.
"Semoga bisa diterima," kata Dimyati.
Muktamar versi Romi-panggilan Romahurmuzy, pun dinilai tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Tindakan Pengadilan Tata Usaha Negara menangguhkan SK tertanggal 29 Oktober itu dinilai tepat. Dimyati pun menyatakan Laoly harus lebih banyak belajar.
"Menkumham baru harus banyak diprotes dan belajar supaya kejadian semacam ini tak terulang lagi," katanya.
