Aksi Politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali memanggil Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengkritik sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terkesan menolak Presiden Joko Widodo untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"PDI Perjuangan jangan ganggu Presiden Jokowi karena baru tiga pekan dilantik," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 November 2014.
Menurut Ruhut, politikus PDI Perjuangan yang menolak kenaikan harga BBM subsidi sedang melampiaskan kekecewaan. Ruhut menambahkan, terkait dengan susunan kabinet yang dipilih Presiden Jokowi. (Baca: BI: BBM Naik Rp 3.000, Inflasi Naik 3,86 Persen .)
"Tak perlu main sinetron. Justru saat ini mereka harus belajar rasanya menjadi partai penguasa."
Ihwal sikap Partai Demokrat yang menanggapi rencana kenaikan harga BBM subsidi, Ruhut mempunyai saran. Kata Ruhut, Presiden Jokowi perlu melihat sektor lain dalam tata kelola migas yang perlu dibenahi. (Baca: Effendi Simbolon: Subsidi BBM Adalah Investasi .)
Maka, pemerintah mempunyai pengawasan yang jelas pada sumber daya minyak dan gas bumi. "Misalnya, pembenahan atau pembubaran petral itu perlu dipikirkan sebelum menaikkan harga BBM subsidi."
Selain itu, Ruhut juga meminta Presiden untuk menganalisis faktor eksternal dan internal sebelum memutuskan kebijakan itu. Faktor eksternal kata dia ialah harga minyak dunia yang tergolong rendah sehingga kenaikan harga BBM tak mendesak.
Namun, Ruhut menambahkan, bila ditinjau dari faktor internal yakni dibutuhkannya ruang fisikal yang memadai untuk menjalankan program pemerintah, maka subsidi BBM harus dipangkas. "Kenaikan harga BBM sifatnya mendesak bila anggaran subsidi akan dipakai untuk program Presiden yang luar biasa itu."[] RAYMUNDUS RIKANG
