TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pembangunan Yuddy Chrisnandi mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memaklumi kesibukan para menteri baru dalam mengurus pemerintahan. Maka itu, pimpinan KPK meminta seluruh menteri menyerahkan laporan harta sementara.
"Mereka maklum, namun menyampaikan setidaknya laporan sementara bisa disampaikan," kata Yuddy di KPK, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Yuddy baru saja melaporkan hartanya ke KPK. Dia mengaku disambut Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. (Baca: Yuddy, Menteri Pertama yang Lapor Harta ke KPK)
Kepada pimpinan KPK, Yudi mengatakan para menteri sedang sibuk urusan pemerintahan sehingga tak sempat mengurus laporan harta untuk diserahkan ke KPK. "Mempersiapkan struktur organisasi pemerintahan kan perlu waktu," kata politikus Partai Hanura itu. (Baca: Semua Menteri Jokowi Belum Laporkan LHKPN)
Yudi menjadi menteri pertama Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menyerahkan laporan harta ke KPK. Dia mengaku buru-buru melapor ke KPK karena tak mau ada opini masyarakat yang menuding para menteri Jokowi cuek ke KPK. Ia mengaku kesulitan membuat laporan harta kekayaan. (Baca: SBY Diminta Segera Laporkan Kekayaan)
Misalnya, untuk kepemilikan harta berupa rumah, harus disertai dokumen pendukungnya. "Itu kan harus saya cari-cari dulu. Jujur, saya tak sempat. Saya sekarang melaporkan memiliki rumah di Jalan Tebet Barat Nomor 10 Jakarta Selatan, tapi belum dilengkapi dokumennya," katanya. (Baca: Belum Lapor Harta ke KPK, Anies: Saya Lari Terus!)
Saat menjadi anggota DPR selama lima tahun, harta kekayaan Yuddy melonjak. Total harta yang dia miliki sekarang berkisar Rp 20 miliar. Hartanya melonjak jika dibandingkan 2008, yang 'masih' berkisar Rp 2 miliar. "Sejak 2008 hingga sekarang saya usaha, lalu dibayar sebagai konsultan ceramah," katanya. Yuddy anggota DPR 2008-2014. (Baca pula: Menteri Belum Lapor Kekayaan, KPK Surati Jokowi)
