Mantan KSAD Jend TNI (purn) Ryamizard Ryacudu. ANTARA/Feny Selly
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Jenderal (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu kecewa dengan besaran denda yang dibebankan pemerintah kepada pesawat terbang asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. Musababnya, denda terasebut terlalu kecil dibanding modal TNI Angkatan Udara untuk mengejar dan mendaratkan paksa pesawat asing tersebut.
"Pesawat Sukhoi kita sekali mengejar habiskan Rp 400 juta, dua pesawat Sukhoi yang kejar sudah Rp 800 juta, masak dendanya cuma Rp 60 juta," ujar Ryamizard di Jakarta Selatan, Selasa, 4 November 2014. (Baca: Usir Pesawat Asing, Berapa Biaya Operasional Sukhoi?)
Solusinya, tutur dia, pemerintah harus mempertimbangkan penambahan besaran denda bagi pesawat-pesawat asing tersebut. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengaku sedang mengupayakan penambahan denda tersebut, antara lain, dengan membicarakannya sama Presiden Joko Widodo. (Baca: Pesawat Arab Saudi di Kupang Akhirnya Dilepas)
Solusi lain, Ryamizard berjanji memperkuat radar TNI Angkatan Udara. Sebab, radar udara sangat penting untuk memantau pesawat-pesawat asing yang sengaja masuk ke wilayah Indonesia. Ibarat kata, radar seperti mata bagi Angkatan Udara dalam mengamankan kedaulatan udara. "Penambahan pesawat tempur sudah pasti, bahkan kita rencanakan bikin sendiri," katanya. (Baca: Sepekan, TNI Paksa Dua Pesawat Asing Mendarat)
Menurut Ryamizard, masalah teknis dalam pengamanan wilayah Indonesia bukan sekadar dialami Angkatan Udara. Pengamanan wilayah laut juga sering terkendala masalah tersebut. Contohnya, kapal-kapal perang TNI AL tak bisa mengawasi perairan Indonesia setiap saat karena keterbatasan anggaran untuk bahan bakar. Walhasil, para pencuri ikan sudah tahu kapan saja kapal TNI AL berpatroli. "Ketika tidak berpatroli, mereka masuk dan mengambil kekayaan laut kita," ujarnya. (Baca juga: Respons Negara Lain Jika Pesawat Asing Masuk)
