KPK Harap Dualisme Pimpinan DPR Tak Ganggu Seleksi  

Reporter

Minggu, 2 November 2014 03:51 WIB

Perwakilan PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PPP sebelum jumpa pers di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 29 Oktober 2014. Mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini, serta mengajukan paket pimpinan DPR baru. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi berharap dualisme kepimpinanan Dewan Perwakilan Rakyat tidakmengganggu proses seleksi pimpinan komisi antirasuah itu. Saat ini sudah ada dua nama calon pimpinan KPK yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR. (Baca: Kisruh Senayan Tak Selesai, Pemerintah Tersandera)

Mereka akan bersaing untuk memperebutkan kursi Busyro Muqoddas yang masa tugasnya berakhir pada 10 Desember 2014. Kedua kandidat itu, Busyro Muqoddas yang kembali mengikuti seleksi dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata. "Kami berharap DPR melaksanakan tugas seusai amanat undang-undang,” kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, kepada Tempo, Sabtu, 1 November 2014. (Baca: Yusril Sarankan Jokowi Atasi Krisis di DPR)

Menurut Johan, menyeleksi atau melakukan uji kelayakan dan kepatutan merupakan domain DPR. “Kami user, kami tidak bisa memilih pimpinan kami sendiri." Dia berharap pada 10 Desember nanti sudah ada keputusan DPR atas kedua kandidat yang akan mengisi kekosongan salah satu kursi pimpinan KPK.

Johan juga meminta masyarakat mengawal proses uji kelayakan calon pimpinan KPK di DPR nanti. (Baca: DPR Tandingan tanpa Ruang Paripurna)

Proses seleksi calon pimpinan KPK dimulai sejak September lalu oleh panitia seleksi yang dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu, Amir Syamsuddin. Panitia menjaring 104 orang. Pada tahap seleksi administrasi, tersisa 64 calon. Selanjutnya, seleksi makalah yang diikuti 59 orang karena lima lainnya tidak hadir. Hanya 11 orang yang lulus seleksi profil dan menyisakan enam calon.

Dari hasil seleksi wawancara, terpilih Busyro dan Roby. Nama kedua kandidat itu diserahkan oleh presiden kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

LINDA TRIANITA

Terpopuler:
Haji Lulung: Urusan dengan Ahok Belum Selesai
Curhat Fadli Zon dan Hinaan Jilbab di Twitter

Konflik PPP, Haji Lulung: Romi Itu Bodoh

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

20 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya