DPR Janji Dukung Kabinet Jokowi
Senin, 27 Oktober 2014 15:49 WIB
Setya Novanto. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengapresiasi pembentukan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Dia berharap kabinet yang dibentuk Jokowi bisa bekerja maksimal memenuhi kehendak rakyat. "Juga, semoga pemerintah bisa menjadi panutan rakyatnya," kata Setya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca: KPK Siap Briefing Menteri untuk Cegah Korupsi ) Menurut Setya, proses pemilihan menteri yang dilakukan Jokowi sudah baik. Apalagi Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam menyeleksi kabinetnya. (Baca: Empat Menteri Top Jokowi ) Setya menambahkan, DPR tak akan menghambat kebijakan dan program Jokowi yang berguna untuk masyarakat. “Kami akan mendukung Kabinet Kerja Jokowi,” ujar Setya. Namun DPR juga akan memberi koreksi terhadap kebijakan yang kurang sesuai dengan rakyat. "Koreksi itu tentu konstruktif dan sesuai dengan undang-undang." Siang ini Jokowi telah melantik para pembantunya. Jokowi memberi nama kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Ada 34 kementerian di kabinet ini dengan empat menteri koordinator. MUHAMMAD MUHYIDDIN
Baca juga: KPK Tidak Jamin Menteri Jokowi Bersih Korupsi Sinar Matahari Lambatkan Penambahan Berat Badan Pelantikan Kabinet Kerja, Susi Mau Pakai Baju Kerja Puan Lebih Pas Jadi Menteri Sosial Dahulu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
16 jam lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
17 jam lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
18 jam lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi
1 hari lalu
Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi
Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
3 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS
3 hari lalu
Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS
Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
3 jam lalu
4 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
12 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu
19 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu