TEMPO Interaktif, Jakarta:Abdullah Mahmud Hendropriyono, mantan ketua badan Intelejen Negara (BIN) belum memiliki sikap mengenai kemungkinan pemanggilan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk klarifikasi kasus Munir. "Belum ada sikap, belum bisa ditentukan, ini, kan keputusan tim,"kata salah seorang pengacara Hendropriyono, C. Suhadi setelah pertemuannya dengan Tim Investigasi Kasus Munir, Gedung MPR/DPR,Jakarta (30/5). Hendropriyono saat dikonfirmasi mengenai kesiapannya di panggil TPF, malah balik bertanya balik, "surat panggilannya mana? sampai saat ini saya belum menerima." Dalam pertemuannya dengan Tim Investigasi Kasus Munir yang diwakilkan oleh Ketua Tim, Taufiqurrahman dan Wakil Ketua Tim, Slamet Effendy, Hendropriyono menyatakan pengungkapan TPF tidak sesuai dengan tugas utamanya untuk mengungkapkan kematian Munir. "Telah lari kepada hal-hal yang tidak relevan,"ujarnya. Hendro merasa terusik dengan pernyataan dua orang anggota TPF yang menyatakan dirinya lari ke luar negeri sebelum memberikan klarifikasi kasus Munir. Hendro diantaranya memperlihatkan salah satu artikel dari media cetak Jabotabek yang berjudul, TPF Munir 'Buru' Hendro Ke AS. Artikel tersebut, menurut Hendro, berisi pernyataan TPF yang dinilai bias. "Saya tidak ke luar negeri, ini membentuk opini di masyarakat,"ujarnya.Taufiqurrahman sendiri menerima secara terbuka pengaduan Hendropriyono bersama tim pengacaranya. "Sebagai warga negara memang punya hak untuk memberikan masukan,"kata Taufiq. Taufiq mengungkapkan bahwa DPR akan menyikapinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Diantaranya, DPR dapat melakukan klarifikasi dan evaluasi kinerja TPF.Yuliawati dan Purwanto
Berita terkait
Gelar Nobar Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024, BIN Sebut Perjalanan Timnas U-23 Indonesia Luar Biasa
7 jam lalu
Setelah gagal ke final Piala Asia U-23 2024 usai dikalahkan Uzbekistan, timnas U-23 Indonesia kejar posisi ketiga demi tiket Olimpiade Paris 2024.
Baca SelengkapnyaWaka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional
4 hari lalu
Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.
Baca SelengkapnyaMarak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun
7 hari lalu
Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Menyatakan Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Seorang Intel BIN
25 hari lalu
Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom, menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan seorang intel BIN.
Baca SelengkapnyaRespons Yusril Soal Anggota Timnya Minta MK Panggil Kepala BIN
27 hari lalu
Yusril mengatakan, anggotanya yang meminta agar MK memanggil Kepala BIN Budi Gunawan di sidang sengketa Pilpres 2024 adalah tindakan spontan.
Baca SelengkapnyaIstri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya
37 hari lalu
Suciwati mengatakan Komnas HAM hanya memeriksa 3 saksi dalam waktu satu tahun tiga bulan dalam penyelidikan kembali kematian Munir.
Baca SelengkapnyaDiperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap
46 hari lalu
Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaSelain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaMantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah
4 Februari 2024
Polisi juga menetapkan istri eks Kepala BPN Sorong sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah. Satu terlapor lain adalah seorang caleg.
Baca SelengkapnyaPPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024
10 Januari 2024
PPATK sudah mengirimkan hasil analisisnya itu ke KPK, Bawaslu, BIN, Polri, dan OJK.
Baca Selengkapnya
