Presiden Jokowi menyampaikan pidato di depan warga dan relawan pada "Syukuran Rakyat Salam Tiga Jari" di Lapangan Monas, Jakarta, 20 Oktober 2014. AP/Dita Alangkara
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai pembatalan pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo merupakan peristiwa yang tak wajar. (Baca: Calon Menteri Dilabel Merah, Jokowi Tepok Jidat)
Musababnya, Jokowi sudah berkomitmen untuk bekerja cepat seusai pelantikan. "Bahkan, di pidato pertamanya sebagai presiden, dia ucapkan kerja, kerja, kerja. Jadi aneh kalau ditunda," kata Gun Gun ketika dihubungi Tempo, Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca: Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung)
Gun Gun menduga Presiden Jokowi sedang mengalami kendala berupa tekanan berat dari berbagai pihak dalam menentukan kabinet. Salah satunya dari partai politik pendukung pasangan Jokowi-JK. "Mengatasi permintaan jatah menteri di internal (PDIP) saja susah, apalagi partai lain," katanya. (Baca: Dikabarkan Coret Rini, JK: Siapa yang Tak Setuju?)
Gun Gun menduga pembatalan pengumuman nama-nama menteri merupakan bagian dari skenario Jokowi untuk membebaskan diri dari tekanan tersebut. Salah satunya, Jokowi terang-terangan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri. Padahal, sebagai presiden, Jokowi bisa meminta bantuan kedua lembaga itu secara diam-diam. (Baca: Rahasiakan Nama Menteri, JK Main Kucing-kucingan)
Menurut Gun Gun, upaya tersebut dilakukan Jokowi untuk meminta dukungan masyarakat demi menyingkirkan nama calon menteri yang dianggap tak layak. Dengan begitu, partai pendukung yang berkukuh meminta jatah menteri tak akan leluasa menekan Jokowi. "Sebab, masyarakat akan mengawasi Jokowi hingga membentuk kabinet yang bersih," ujarnya. (Baca: Hasto: Jokowi Tak Maju-Mundur Umumkan Kabinet)
