Setya Novanto (tengah) bersama Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon bersiap memulai rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi pendukung Joko Widodo di parlemen hari ini, Kamis, 23 Oktober 2014, menolak menyerahkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan. "Kami tak akan serahkan nama sebelum ada rapat bersama lagi dengan pimpinan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca juga: Rapat Paripurna DPR Umumkan Surat Presiden Jokowi)
Menurut Aria, rapat konsultasi antar-pimpinan fraksi dan pimpinan DPR diperlukan untuk memusyawarahkan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan. PDIP hingga ini belum menerima mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan dan komisi yang sudah ditetapkan melalui mekanisme musyawarah-mufakat.
Sikap yang sama juga disampaikan Maman Imanulhaq dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Alasannya, PKB tak mau tergesa-gesa dan ingin ada rapat konsultasi antar-pimpinan. "Kita harus bersabar dan hargai keinginan kami yang ingin ada rapat konsultasi."
Sekitar pukul 10.50 WIB, Fahri Hamzah kembali meminta koalisi partai pendukung Jokowi untuk menyerahkan nama. Namun tak satu pun dari fraksi-faksi itu menyetor. "Tanpa nama anggota komisi dan alat kelengkapan ini, DPR belum bisa bekerja optimal." (lihat: Kubu Jokowi Dimintai Nama untuk Alat Kelengkapan)
Sidang paripurna penetapan dan pengesahan nama komisi dan alat kelengkapan DPR ini dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Hanya ada satu agenda tunggal, yaitu penyerahan dan pengesahan nama. Sedangkan pembahasan mengenai surat dari Presiden Joko Widodo terkait dengan perubahan nomenklatur kabinet akat dibahas dalam rapat pimpinan fraksi dan pimpinan DPRm siang nanti.
