Nelayan pencari sampah gunakan layar di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, 29 Agustus 2014. Ditengah kelangkaan mendapatkan pasokan BBM, nelayan menggunakan layar bertenaga angin sebagai alternatif untuk melaut. TEMPO/Marifka Wahyu HIdayat
TEMPO.CO, Tegal - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Mahmud Efendi mengatakan pihaknya akan mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diberlakukan dalam beberapa bulan ke depan. Namun, ujar dia, pemerintah harus memenuhi dua syarat yang mereka ajukan.
“Pertama, kenaikan harga BBM bersubsidi masih dalam batas kewajaran. Kedua, pemerintah segera mencabut pengurangan kuota solar sebesar 20 persen bagi nelayan,” ujarnya ketika ditemui Tempo, Selasa, 21 Oktober 2014. (Baca: Risma Dukung Harga BBM Naik)
Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla kabarnya akan segera menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil untuk menambal defisit anggaran sebesar Rp 27 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga harus menanggung utang kekurangan bayar BBM subsidi sebesar Rp 46 triliun.
Mahmud menuturkan para nelayan sebenarnya sudah mengantisipasi soal kenaikan BBM ini. Namun dia berharap kenaikan harga BBM bersubisi tak lebih dari Rp 1.500 per liter. Saat ini harga solar bersubsidi masih Rp 5.500 per liter. Jika harga solar bersubsidi naik menjadi Rp 7.000 per liter, kata Mahmud, nelayan masih mampu membeli. Menurut dia, yang menjadi masalah bagi nelayan sekarang bukan soal wacana kenaikan harga solar, “Tapi masalah kelangkaan solar.”
Sejak BPH Migas menerbitkan surat edaran yang mengurangi kuota solar bersubsidi sebanyak 20 persen bagi lembaga penyalur nelayan pada 24 Juli lalu, antrean kapal di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Karya Mina Kota Tegal semakin panjang. Tiap hari, kapal yang mengantre berjumlah sekitar 60.
Sebelum ada pengurangan kuota, SPBN di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari itu mendapat jatah 1.488 kiloliter solar per bulan. Setelah dikurangi, SPBN tersebut hanya mendapat 1.160 kiloliter solar per bulan. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan sekitar 800 kapal di Kota Tegal, dibutuhkan sekitar 3.500 kiloliter per bulan.
