TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta bergeming dengan keputusan Muktamar Surabaya pekan lalu yang memutuskan Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuziy, sebagai Ketua Umum periode 2014-2019 menggantikan Surya Dharma Ali.
"Hanya muktamar Mbah Maimun (Ketua Majelis Syariah PPP - Maimun Zubair) yang akan kami akui nanti," kata Wakil Ketua DPC PPP Untung Supriyanto kepada Tempo Ahad 19 Oktober 2014.
Untung yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Yogya itu menyatakan dari hasil pembicaraan internal dengan Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY akhir pekan lalu, PPP Kota Yogya tidak goyah pada pendirian awal. Yakni menolak muktamar baik kubu Rommy, panggilan Romahurmuziy, ataupun Surya Dharma.
"Jadi sampai sekarang kami tetap di Koalisi Prabowo meski Rommy sudah bertemu Jokowi sebagai isyarat pindah koalisi," kata Untung. (Baca: Pelantikan Jokowi, Begini Rangkaian Jadwalnya)
PPP Yogyakarta sendiri, lanjut untung, akan hadir memberikan suara dalam muktamar versi Mbah Maimum 24-26 Oktober 2014 nanti.
"Kalau muktamar majelis nyata mendukung Rommy dan meminta keluar dari koalisi, baru kami akan turuti, tak masalah karena itu putusan tertinggi," kata dia. (Baca: Pelantikan Jokowi, Ini Pengalihan Lalu Lintasnya)
Untung mengaku jika pimpinan PPP baru hasil muktamar Majelis Syariah memutuskan bergabung ke pemerintahan Jokowi seperti yang kini sudah dilakukan kubu Rommy, PPP daerah pasti akan menerimanya dan mentaati.
"Tak masalah jika kami harus keluar koalisi Prabowo, tapi caranya benar," kata pria yang juga Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Kota Yogya itu.
Menurut Untung jika ketua umum baru nanti sudah mengantongi restu majelis syariah dan menyatakan berpindah koalisi, PPP Kota Yogya tetap akan menjalankannya.
"Kepada kader di parlemen daerah pun juga lebih santai, tak perlu khawatir resiko pemecatan jika arah koalisi beda," kata Untung. (Baca: Pelantikan, Keluarga JK Gunakan Empat Bus)
Untung menambahkan, bahwa perebutan alat kelengkapan dewan dari pusat sampai daerah yang terjadi selama ini, tidak akan menjadi beban lagi bagi pengurus daerah.
Sebab tidak ada lagi ancaman pemecatan (Pergantian Antar Waktu) bila ada yang gagal meraih kursi pimpinan sesuai paket-paket yang dibentuk Koalisi Prabowo. Paket pimpinan itu meliputi ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
"Kami sudah siap entah nanti koalisi mana yang dipilih sebagai garis partai," kata Untung.
PPP, lanjut Untung, merupakan partai yang tidak terbelenggu sosok atau figur. Sehingga yang jadi pegangan terutama aturan main berdasar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang berlaku.
"Siapapun yang dipilih asal berdasar AD/ART pasti kami nurut," kata Untung.
PRIBADI WICAKSONO.
Berita Terpopuler
Band Arkarna Tiba di Jakarta untuk Selamati Jokowi
Pesan Yenny Wahid ke Jokowi: Istana Banyak Hantunya
Siapa Lebih Banyak Punya Gelar, SBY atau Sukarno?
