Massa gabungan dari PMII, HMI dan GIPSI melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah keranda mayat di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, 29 September 2014. Mereka menolak disahkannya Undang-Undang Pilkada tak langsung. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Yogyakarta - Belum rampung kontroversi UU Pilkada melalui DPRD dengan Perpu Pilkada, Komisi Pemilihan Umum di daerah semakin bingung dengan usulan pemerintah tentang pelaksanaan pilkada secara serentak mulai September 2015. Pilkada serentak itu diwacanakan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada perpu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awal Oktober 2014.
"Kami mau mengacu yang mana juga masih belum tahu, KPU pusat belum memberikan arahan apa-apa," kata anggota KPU Gunungkidul Divisi Keuangan dan Logistik, Andang Nugroho, kepada Tempo, Kamis, 16 Oktober 2014.
Gunungkidul termasuk dalam 204 daerah yang tahun depan menggelar pilkada. Masa jabatan Bupati Badingan dan Wakil Bupati Immawan Wahyudi berakhir Juli 2015. "Dari sisi efisiensi, Pilkada serentak itu bagus karena tidak perlu dua kali tahun anggaran seperti selama ini," kata Andang. "Tapi mekanismenya seperti apa karena usulan sudah diajukan dan dicairkan awal tahun depan?"
Kalaupun pilkada langsung tetap dilakukan, persiapan untuk menggelar agenda itu minimal butuh waktu tujuh bulan, atau Maret 2015. Waktu ini akan sangat mepet dengan pembahasan APBD di tingkat DPRD yang biasanya juga sedang alot-alotnya pada triwulan pertama. "Apakah anggaran yang sudah diusulkan tahun ini untuk pilkada Mei perlu diajukan ulang, atau tinggal menambahkan kekurangannya?" Andang menambahkan.
Andang menuturkan untuk pilkada Mei 2015 di Gunungkidul, KPU daerah sudah mengusulkan tiga kali anggaran ke pemerintah dan DPRD setempat sejak 2013. Total biaya pilkada sekitar Rp 27 miliar. Usulan anggaran yang terakhir dikirimkan adalah honor untuk petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara pemilu legislatif dan pemilu presiden sebesar Rp 900 juta.
