Wakil Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa (kiri) dan Sekjen PPP M Romahurmuzy (kanan) menunjukkan nomor sembilan saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan Muktamar VIII partai Ka'bah di Surabaya turut dihadiri oleh dua anggota mahkamah partai, yaitu Amran Remy dan Machfudzoh Ali Ubaid.
"Selamat datang kepada dua anggota Mahkamah Partai PPP, Ibu Hajah Machfudzoh dan Bapak Profesor Doktor Amran Remy," ujar Suharso yang tengah memimpin sidang paripurna pemilihan ketua umum PPP di Empire Palace, Surabaya, Kamis, 16 Oktober 2014. Muktamar akhirnya memilih Romahurmuziy alias Romy sebagai ketua umum.
Machfudzoh mengatakan bahwa kehadirannya di arena muktamar untuk melihat secara langsung apakah kegiatan tersebut telah memenuhi aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta Undang-Undang tentang Partai Politik ataukah tidak. "Saya datang ke sini sudah seizin Ketua Mahkamah Partai, Chozin Chumaidy," ujarnya. (Baca berita sebelumnya: Romy Resmi Jadi Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya)
Dari apa yang dilihatnya secara langsung, kata dia, muktamar Surabaya telah sesuai dengan aturan yang ada karena dihadiri lebih dari 50 persen perwakilan dewan pimpinan wilayah maupun dewan pimpinan cabang PPP seluruh Indonesia sehingga dianggap telah memenuhi kuorum.
Muktamar versi Romahurmuziy dinilai ilegal oleh kubu Suryadharma Ali. Suryadharma sendiri akan menggelar muktamar serupa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada 23-26 Oktober mendatang. (Baca pula: Muktamar Surabaya, Suryadharma: Itu Pelecehan)
Sebelumnya, Chozin Chumaidy mengatakan bahwa dua muktamar tersebut bertentangan dengan AD/ART. Alasannya, muktamar hanya bisa diselenggarakan oleh dewan pimpinan pusat partai yang telah disetujui pada muktamar sebelumnya, dalam hal ini Muktamar VII.
Selain itu, menurut aturan main, muktamar seharusnya baru diselenggarakan pada 2015. Kedua muktamar yang bertentangan dengan AD/ART ini tidak akan dihadiri oleh anggota mahkamah partai. (Baca juga: Koalisi Pro-Jokowi Kompak Hadiri Muktamar PPP)
