TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Chozin Chumaidy mengungkapkan banyak dewan perwakilan wilayah kebingungan menghadapi dua muktamar partai. Ketimbang menyatakan kehadiran, kata dia, cabang-cabang wilayah tersebut justru mengajukan permohonan islah (damai) pada Mahkamah.

"Bahkan diminta sebelum muktamar dilangsungkan, agar tidak ada dualisme dalam partai," kata Chozin saat dihubungi Tempo pada Rabu, 15 Oktober 2014. (Baca: Antara SDA dan Emron, PPP Yogya Terancam Pecah)

Kedua muktamar ini masing-masing diadakan oleh kubu yang sedang bentrok di internal PPP. Muktamar Surabaya yang diadakan hari ini merupakan inisiatif dari Sekjen Romahurmuziy. Sementara muktamar berlokasi di Jakarta pada 23-26 Oktober mendatang diselenggarakan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Kedua muktamar ini dinilai bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai oleh Mahkamah PPP. (Baca: Mahkamah PPP Putuskan Dua Muktamar Tidak Sah)

Menurut AD/ART, muktamar hanya bisa dilaksanakan oleh dewan pimpinan pusat, yang telah diputuskan pada muktamar sebelumnya. Ini artinya, muktamar hanya bisa berlangsung apabila SDA dan Romi mengadakan muktamar bersama-sama.

Selain itu, waktu penyelenggaraan yang tepat pun seharusnya pada 2015 mendatang. Karena ketidaksesuaian ini, akhirnya sembilan orang anggota Mahkamah memutuskan untuk tidak menghadiri keduanya.

"Sudah bulat sikap kami," ujar Chozin. Namun, Chozin menyatakan tidak mengetahui sikap dari anggota DPP maupun DPW lain. (Baca: Muktamar PPP, Jokowi dan KMP Dijadwalkan Hadir)

URSULA FLORENE SONIA

Berita Terpopuler
Pendiri Facebook Temui Jokowi, VOA Islam Berang
Komentari FPI, Akun Megawati Ditanya Balik
3 Orang Ini Calon Kuat Jaksa Agung Kabinet Jokowi
KPK: Jokowi Clear!