TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie memastikan institusinya akan memanggil presiden terpilih, Joko Widodo, untuk kelanjutan penyelidikan kasus Obor Rakyat. "Kami perlu memanggil karena kelanjutan kasus ini sangat bergantung pada Jokowi," ujar Ronny saat dihubungi, Ahad, 12 Oktober 2014. (Baca: Sutarman Bantah 'Masuk Angin' Tangani Obor Rakyat)

Menurut Ronny, rencana pemanggilan Jokowi sudah direncanakan sejak lama. Keterangan dari Jokowi, kata Ronny, akan menentukan status penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan tabloid Obor Rakyat selama kampanye Pemilihan Umum 2014. Keterangan Jokowi diperlukan sebagai saksi/korban. (Baca: Kasus Obor Rakyat, Jokowi Dapat Diperiksa di Luar)

Ronny mengatakan, hingga kini, kasus Obor Rakyat terus dikembangkan oleh Badan Reserse Kriminal. Namun Ronny mengaku tak terlalu tahu perkembangan terakhir. Dia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Bareskrim untuk memastikan perkembangan penyelidikan. "Yang jelas ini terus ditindaklanjuti Bareskrim." (Baca juga: Kasus Obor Rakyat Tinggal Tunggu Keterangan Jokowi)

Dalam kasus Obor Rakyat ini, Mabes Polri telah menetapkan dua penggagas tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Keduanya disangka melanggar Pasal 310, 311, 156, dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah yang disampaikan melalui tabloid itu. (Baca: Tersangka Obor Rakyat Bisa Kena Pasal Berlapis)

Penyidik telah memeriksa keduanya serta telah meminta keterangan sejumlah ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta dan saksi ahli pidana. Agustus 2014, pengacara Jokowi, Teguh Samudera, mengatakan bahwa pemeriksaan kliennya dilakukan tertulis. "Benar kalau polisi mengirimkan pertanyaan tertulis kepada Jokowi," ujar Teguh Samudera di Mabes Polri. (Baca: Obor Rakyat Dijerat UU Pers, Polri: Saksi Takut)

IRA GUSLINA SUFA | AMOS SIMANUNGKALIT

Berita terpopuler lainnya:
Dijegal DPR, Jokowi Tak Segan Keluarkan Hak Veto
Ormas Anarkistis, Jokowi: Gebuk Saja
Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan