TEMPO.CO , Jakarta:Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan siap berbagi kursi alat kelengkapan Dewan dengan koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Partai pro-Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu menilai pembagian kursi antara dua kubu bakal menguatkan institusi Parlemen. "Bekerja di Parlemen itu untuk kepentingan bangsa, bukan lagi soal kubu-kubuan," kata Herman Kadir, Wakil Sekretaris Jenderal PAN, saat dihubungi, Sabtu, 11 Oktober 2014. (Baca : Golkar Incar 4 Pimpinan Komisi DPR)
Herman menyatakan tak sepakat koalisinya memegang seluruh kendali di Parlemen. Alasannya, beban tugas lembaga sebagai perwakilan rakyat bakal timpang, etika politik juga tercederai. Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Syaifullah Tamliha, menambahkan dampak yang buruk adalah menghapus tatanan kehidupan bangsa yang bersikap gotong-royong. "Nah, supaya tak terkesan ada ketamakan dan kerakusan sebaiknya Koalisi Indonesia Hebat diberi ruang," ujar Tamliha. (Baca : Fahri: Ada Usul Penambahan Subkomisi di DPR)
Setelah berhasil menguasai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, koalisi pro-Prabowo menargetkan akan menguasai kursi pimpinan alat kelengkapan. Dalam perjanjian koalisi Prabowo, Golkar mendapat 5 jatah ketua dan 15 wakil ketua alat kelengkapan. Gerakan Indonesia Raya sebanyak 4 ketua dan 12 wakil ketua, PAN sebanyak 3 ketua dan 8 wakil ketua, Partai Keadilan Sejahtera 2 ketua dan 7 wakil ketua serta PPP 2 ketua dan 6 wakil ketua.(Baca : Dimyati: PPP Tetap di Koalisi Prabowo)
Arwani Thomafi, Ketua Dewan Piminan Pusat PPP mengatakan parlemen bakal lebih efektif bila pimpinan alat kelengkapan berisi gabungan koalisinya dan partai pengusung Jokowi. Penggabungan dua kubu, kata dia, membuat kinerja dewan semakin fokus untuk kepentingan masyarakat, tak hanya kepentingan pribadi dan kelompok.
Ide tersebut, kata Arwani, sudah pernah dibicarakan di internal koalisi Prabowo sekitar September lalu. Oleh karena itu dia yakin koalisinya bisa menerima gagasan tersebut. "Apalagi PPP juga menginginkan pemilihan alat kelengkapan cukup musyawarah mufakat saja," ucapnya.
Herman mengatakan akan kembali mendorong ide tersebut dalam pembahasan komisi di parlemen yang dijadwalkan Senin pekan depan. Ia optimistis seluruh unsur partainya bakal menerima usulan tersebut. "Demi kepentingan rakyat tentu harus setuju," ujar dia.
