TEMPO.CO, Jakarta: Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi, menilai koalisi pendukung Prabowo Subianto tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. "Kemenangan mereka untuk kelompoknya sendiri," kata Krisitiadi ketika dihubungi Tempo, Rabu, 8 Oktober 2014. (Baca juga yang lain: Heboh DPR Jegal Jokowi, Fahri: Jangan Paranoid!)

Menurut dia, kemenangan koalisi Prabowo mendapatkan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya untuk kepentingannya saja. Secara apriori, kata Kristiadi, tingkah laku mereka seperti bom politik dan semua disikat. "Namanya politik pelumpuhan pemerintahan." (Baca: Menang di MPR, Setya Novanto: Terima Kasih SBY)

Karena itu, kata Kristiadi, rakyat harus melawan untuk mengamankan pemerintahan Jokowi yang tentunya akan mengeluarkan paket kebijakan promasyarakat. Meski begitu, Kristiadi menilai perjuangan masyarakat akan panjang dan rumit melawan koalisi Prabowo yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Kesejahteraan Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan. (Baca: Tiga Taktik Koalisi Prabowo Rebut Pimpinan MPR dan Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi)

"Tapi jangan lupa, dari diri mereka terjadi proses-proses pembusukan di dalam Golkar," ujarnya. Menurut dia, Golkar tidak akan bertahan lama di koalisi Prabowo lantaran ketua umum partai beringin itu, Aburizal Bakrie, posisinya sedang digoyang oleh kalangan internal. (Simak: Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi dan Zulkifli Ketua MPR, Ada Teriakan: Terimakasih PPP)

LINDA TRIANITA

Baca juga:
Pria Bunuh Diri di Menara BCA, Ini Identitasnya
PPP: PKS Tak Mau Mengalah Soal Wakil Ketua MPR
Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi
PPP: 60 Persen Kaki Kami di Koalisi Jokowi
Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019