Bantah Jokowi, KSAD Pamer Leopard Tak Rusak Jalan  

Reporter

Rabu, 8 Oktober 2014 15:48 WIB

Puluhan warga dan pelajar duduk di atas Tank Leopard varian 2A4 saat Pesta Rakyat HUT TNI di Lapangan Makodam V Brawijaya, 8 Oktober 2014. Berbagai kendaraan tempur terbaru seperti Tank Leopard, Tank Scorpion dan Panser Tarantula milik TNI Angkatan Darat menjadi favorit warga. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Surabaya - Kehadiran main battle tank (MBT) Leopard akan menjadi salah satu perlengkapan baru pertahanan TNI Angkatan Darat. Pengadaan tank Leopard sempat disebut-sebut akan dikaji ulang oleh tim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, tank seberat 63 ton itu dianggap bisa merusak jalan.

Namun pendapat itu dibantah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. "Buktinya, enggak rusak kan jalannya," katanya saat ditemui wartawan seusai syukuran dan pameran alat utama sistem persenjataan di Markas Komando Daerah Militer V/Brawijaya, Rabu, 8 Oktober 2014. (Baca juga: Mantan Panglima Perayaan HUT TNI Ke-69 Termewah)

Dalam debat calon presiden pada 22 Juni lalu, Jokowi mengatakan tidak setuju dengan pengadaan tank Leopard. Sebab, menurut Jokowi, tank Leopard bisa merusak jalan lantaran beratnya mencapai 62 ton.

Setelah pembukaan pameran alutsista, Gatot bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menaiki tank Leopard. Ketiganya seolah ingin menunjukkan kenyamanan tank yang dibeli dari Jerman pada Desember 2012 itu.

Tank Leopard yang berjumlah delapan itu dibawa ke Makodam V/Brawijaya untuk dijajal masyarakat umum. Selain tank Leopard, ada pula 15 panser Anoa, 21 tank Scorpion, 10 tank Tarantula, 5 tank M113-A1, 4 tank BMP 3F TNI AL, dan 4 tank LV 7 TNI AL yang dipamerkan dan membawa warga Surabaya berkeliling.

Menurut Gatot, dia sengaja mencoba menaiki tank dan berkeliling. Gatot ingin membuktikan bahwa tank tersebut tidak merusak jalan dan aman untuk dinaiki warga umum.

Gatot pun berencana menggelar kegiatan serupa setiap tahun. Setelah melihat antusiasme warga, Gatot tidak keberatan untuk membawa tank-tank agar bisa dinikmati masyarakat. Apalagi peralatan perang itu dibeli TNI dari uang rakyat.

Sekitar 96 personel TNI dan 30 ribu warga dilibatkan dalam acara syukuran dan pameran alutsista di Makodam V/Brawijaya, Rabu, 8 Oktober 2014. Secara bergantian, warga berfoto dan menumpang tank tanpa rasa takut.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Berita lain:
Zullkifli Ketua MPR, Ada Teriakan: Terima Kasih PPP
Tiga Taktik Koalisi Prabowo Rebut Pimpinan MPR
Begini Kronologi Pria Loncat dari Menara BCA







Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

56 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

23 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

23 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya