Pimpinan DPD RI, Irman Gusman (tengah), bersama Farouk Muhammad dan GKR Hemas menyampaikan pidato usai dilantik oleh Hakim Mahkamah Agung di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan para senator tetap solid menginginkan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan 2014-2019. Alasannya, para senator ini merupakan pilihan langsung rakyat tanpa melalui partai politik. "DPD tengah melakukan lobi keras ke dua kubu, baik Koalisi Merah Putih maupun Indonesia Hebat," kata Irman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 6 Oktober 2014. (Baca: PAN Sodorkan Zulkifli Hasan Jadi Wakil Ketua MPR)
Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ujar Irman, DPD relatif tidak memiliki perbedaan pendapat ihwal posisi Ketua MPR. Irman mengatakan belum ada nama yang dicalonkan, namun DPD mengusulkan sembilan kandidat yang terbagi rata dari senator, Koalisi Indonesia Hebat atau partai pengusung Joko Widodo, dan Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto.
"Kami ikhlas kalau tak menjadi Ketua MPR, asal dua kubu ini bersatu," kata Irman. Ia juga tetap menginginkan penentuan pimpinan MPR lewat musyawarah, bukan voting. Sebab, kenegarawanan wakil rakyat lebih terlihat dalam mekanisme ini dibanding melalui suara mayoritas. "DPD saja yang ada 132 'fraksi' masih bisa musyawarah," kata Irman. (Baca: 4 Jagoan Demokrat untuk Duduki Ketua MPR)
Ahad, 5 Oktober lalu, koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla sepakat mencalonkan wakil dari Dewan Perwakilan Daerah sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keputusan itu diambil setelah wakil pimpinan partai anggota koalisi ini bertemu di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menanggapi pernyataan kubu Jokowi-JK ini, Irman mengapresiasi keinginan tersebut dengan menentukan pimpinan MPR melalui musyawarah. Irman berharap cara ini juga bisa diterima kubu Prabowo.
