TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun Twitternya @SBYudhoyono menyampaikan kesulitannya untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun pernyataan SBY itu dibantah oleh Jusuf Kalla, bekas wakil SBY yang saat ini terpilih lagi sebagai wakil presiden berpasangan dengan Jokow Widodo.
"Siapa bilang Bu Mega tidak mau bertemu SBY? Beliau siap, tapi setelah urusan selesai," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 6 Oktober 2014.
Pertemuan antara SBY dan Megawati itu dinilai cukup penting untuk menentukan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis lalu. Sebab, masing-masing adalah ketua pimpinan partai yang memiliki pengaruh untuk mengubah keputusan di DPR.
Menurut JK, pertemuan antara SBY dan Megawati bisa dilakukan asalkan sudah ada kesepatakan yang telah dicapai sebelumnya. "Ini bukan soal percaya atau tidak, kalau sudah sesuai kesepakatan baru ketemu," ujarnya. Pertemuan tersebut, lebih ke arah bentuk terimakasih atas kesepakatan yang terjalin.
Kesepakatan yang dimaksud adalah dukungan Partai Demokrat terhadap opsi pemilihan kepala daerah secara langsung. Demokrat yang sudah menyatakan persetujuan dengan menambahkan 10 perbaikan sebagai opsi ketiga, ternyata malah melakukan aksi walk out (baca: SBY Pahami Keputusan Walk-Out Demokrat). Akibatnya, saat musyawarah tidak berhasil dan dilakukan voting, opsi pilkada tak langsung melalui DPRD menang telak.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan tindakan tersebut sebagai inisiatif dirinya. SBY sendiri mengaku terkejut dan kecewa dengan sikap partainya ihwal kasus pilkada ini (lihat: Perpu Pilkada SBY Dinilai Blunder).
URSULA FLORENE SONIA
Berita lina:
Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih
Kenali Enam Tanda Wanita yang Butuh Seks
Ricuh Unjuk Rasa, 21 Anggota FPI Tersangka
Habib Selon Ogah Komentari Aksi FPI
Berita terkait
Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub
5 jam lalu
Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.
Baca SelengkapnyaPolemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum
16 jam lalu
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana merespons soal RUU Penyiaran yang bakal melarang tayangan jurnalisme investigasi.
Baca SelengkapnyaKomisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat
1 hari lalu
Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan
1 hari lalu
Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKetahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?
1 hari lalu
Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini
2 hari lalu
PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.
Baca SelengkapnyaDraft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers
2 hari lalu
Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.
Baca SelengkapnyaKIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini
2 hari lalu
Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.
Baca SelengkapnyaStafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR
2 hari lalu
Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025
2 hari lalu
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya