JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY

Reporter

Editor

Suseno TNR

Minggu, 5 Oktober 2014 18:52 WIB

Jokowi (kanan) dan Jusuf Kalla. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun Twitternya @SBYudhoyono menyampaikan kesulitannya untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun pernyataan SBY itu dibantah oleh Jusuf Kalla, bekas wakil SBY yang saat ini terpilih lagi sebagai wakil presiden berpasangan dengan Jokow Widodo.
"Siapa bilang Bu Mega tidak mau bertemu SBY? Beliau siap, tapi setelah urusan selesai," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 6 Oktober 2014.

Pertemuan antara SBY dan Megawati itu dinilai cukup penting untuk menentukan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis lalu. Sebab, masing-masing adalah ketua pimpinan partai yang memiliki pengaruh untuk mengubah keputusan di DPR.

Menurut JK, pertemuan antara SBY dan Megawati bisa dilakukan asalkan sudah ada kesepatakan yang telah dicapai sebelumnya. "Ini bukan soal percaya atau tidak, kalau sudah sesuai kesepakatan baru ketemu," ujarnya. Pertemuan tersebut, lebih ke arah bentuk terimakasih atas kesepakatan yang terjalin.

Kesepakatan yang dimaksud adalah dukungan Partai Demokrat terhadap opsi pemilihan kepala daerah secara langsung. Demokrat yang sudah menyatakan persetujuan dengan menambahkan 10 perbaikan sebagai opsi ketiga, ternyata malah melakukan aksi walk out (baca: SBY Pahami Keputusan Walk-Out Demokrat). Akibatnya, saat musyawarah tidak berhasil dan dilakukan voting, opsi pilkada tak langsung melalui DPRD menang telak.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan tindakan tersebut sebagai inisiatif dirinya. SBY sendiri mengaku terkejut dan kecewa dengan sikap partainya ihwal kasus pilkada ini (lihat: Perpu Pilkada SBY Dinilai Blunder).

URSULA FLORENE SONIA

Berita lina:
Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih
Kenali Enam Tanda Wanita yang Butuh Seks
Ricuh Unjuk Rasa, 21 Anggota FPI Tersangka
Habib Selon Ogah Komentari Aksi FPI

Berita terkait

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

5 jam lalu

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

16 jam lalu

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana merespons soal RUU Penyiaran yang bakal melarang tayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

1 hari lalu

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

1 hari lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

2 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

2 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

2 hari lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

2 hari lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya